Respons Polemik Abrasi dan CSR, Legislator Abd Rachman Desak Pemda Tegas dan Kaji Ulang Depot Pertamina Ampenan

Berdasarkan laporan masyarakat yang dihimpun redaksi, abrasi disebut berlangsung secara konstan di kawasan pesisir Bintaro. Di sisi lain, program CSR perusahaan dinilai tidak terfokus pada masyarakat di lingkar depot. Sejumlah warga menyebut sebagian alokasi program justru diarahkan ke wilayah lain seperti Sembalun, dari hasil pengecekan redaksi, beberapa CSR tampak dialokasikan untuk menunjang budidaya kopi di sembalun.

sebelumnya, Aktivis lingkungan pesisir Ampenan, Jauhari Tantowi, mengatakan komunikasi awal dari pihak perusahaan belum diikuti langkah konkret di lapangan. “Memang ada komunikasi dari pihak Patra Niaga Bali Nusra pada awal Februari, tapi sampai sekarang kami belum melihat ada tindak lanjut konkret,” ujarnya.

Baca Juga : LIPSUS : Usai Keluhan Berulang, Kapal Pertamina Masih Menambatkan Jangkar di Perairan Ampenan

Ia menambahkan, kondisi abrasi di pesisir Ampenan juga diperkuat oleh temuan penelitian akademik dari Universitas Brawijaya Malang berjudul Analisis Perubahan Garis Pantai: Studi Kasus di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang mencatat kemunduran garis pantai rata-rata sekitar 2,03 meter per tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor ekologis yang perlu dicermati secara serius.

“Ini merupakan faktor ekologis akibat perubahan fungsi alami pesisir. Kawasan yang dulunya merupakan bentang pantai alami kini sebagian telah beralih fungsi menjadi area operasional depot,” katanya.

Menanggapi situasi tersebut, Abd Rachman menilai distribusi CSR perlu ditata ulang agar benar-benar menyasar masyarakat di sekitar depot yang terdampak langsung.

“Program CSR seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar depot yang merasakan dampak langsung, bukan dialihkan ke wilayah lain,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi pesisir yang terus mengalami tekanan, terutama akibat abrasi yang berdampak pada ruang hidup warga dan aktivitas nelayan. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan langkah teknis yang jelas di lapangan, bukan sekadar wacana.

Baca Juga : Nelayan Bintaro Keluhkan Dampak Aktivitas Kapal Depot Pertamina

“Kalau memang tidak bisa dipindah, paling tidak ada pembangunan penahan gelombang agar tidak merusak permukiman warga,” kata Rachman.

Di sisi lain, aspek tata kelola CSR dinilai belum transparan. Rachman menekankan pentingnya sistem pelaporan yang terbuka dan terukur agar program yang dijalankan dapat diawasi serta dievaluasi secara berkala.

“Perusahaan perlu menyusun mekanisme pelaporan yang jelas, terukur, dan bisa diawasi, sehingga pelaksanaan CSR benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” ujarnya.

Persoalan tidak berhenti di situ. ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram tersebut turut membuka opsi yang lebih jauh, yakni mengkaji ulang keberadaan depot di tengah kawasan permukiman yang kini semakin berkembang.

“Keberadaan depot itu perlu dikaji ulang untuk bisa dilakukan pemindahan, karena sudah tidak representatif dengan kondisi permukiman,” katanya.

Menurut Rachman, langkah pemerintah juga menjadi kunci, mengingat abrasi di kawasan tersebut disebut telah berlangsung lama tanpa penanganan signifikan.

“Ini harus menjadi perhatian serius agar abrasi tidak terus terjadi setiap tahun, atau paling tidak bisa dikurangi,” ucapnya.

Baca Juga : Tanpa Tanggapan, PT Pertamina Ampenan Masih Diam atas Dugaan Problem Ekologis Aktivitas Depot

Ia menambahkan, penataan kawasan Ampenan tidak bisa dilepaskan dari nilai historisnya sebagai pelabuhan lama sekaligus kawasan dengan potensi wisata. Karena itu, pendekatan yang diambil perlu mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan infrastruktur secara bersamaan.

“Ampenan itu kawasan bersejarah, pelabuhan lama, dan punya potensi wisata. Itu juga harus menjadi pertimbangan,” ujar Rachman. (red)