Nelayan Bintaro Keluhkan Dampak Aktivitas Kapal Depot Pertamina
Mataram, NARASIMEDIA.NET –
Masyarakat nelayan di pesisir Bintaro, Ampenan, Kota Mataram, membeberkan sejumlah dampak yang mereka rasakan dari aktivitas kapal di sekitar depot PT Pertamina (Persero). Nelayan mengaku mengalami berbagai kerugian, mulai dari jaring tangkap yang rusak akibat lalu lalang kapal, dugaan kerusakan terumbu karang, hingga nihilnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diirasakan oleh masyarakat sekitar.
Seorang nelayan setempat yang ditemui di pesisir Ampenan Jum’at (6/3) menuturkan bahwa aktivitas penambatan kapal tanker di sekitar perairan tersebut dinilai tidak teratur dan kerap mengganggu aktivitas melaut. Menurutnya, kapal yang keluar masuk kawasan depot sering kali melintas tanpa jadwal yang jelas sehingga berpotensi menabrak alat tangkap milik nelayan.
Baca Juga : Eks Gubernur NTB Klarifikasi Tunggakan Vendor MXGP, Sebut Terkait Kendala Skema Anggaran
“Kalau kapal sudah selesai bongkar muat, mereka bebas keluar masuk. Kadang tidak ada pemberitahuan. Pernah jaring nelayan ditabrak kapal yang keluar dari depot,” ujar nelayan yang meminta dirahasiakan identitasnya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut sempat disampaikan kepada pihak perusahaan. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi maupun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Waktu itu kami sempat menanyakan ke pihak Pertamina. Katanya tergantung keputusan kapten kapal apakah ada ganti rugi atau tidak. Sampai sekarang juga tidak ada kejelasan,” katanya.
Selain persoalan alat tangkap, nelayan juga menyoroti dugaan kerusakan ekosistem laut di sekitar lokasi penambatan kapal. Mereka menilai aktivitas jangkar kapal yang tidak terkontrol berpotensi merusak terumbu karang yang selama ini menjadi habitat ikan.
Menurut nelayan, kerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan, tetapi juga memperparah kondisi gelombang laut di kawasan pesisir. Terumbu karang yang rusak dinilai membuat gelombang laut lebih mudah menghantam garis pantai.
“Kalau terumbu karang rusak, gelombang jadi langsung ke pantai. Itu yang kami rasakan sekarang,” ujarnya.
Baca Juga : Head to Head Jawa Barat–NTB: Membaca Data Investasi, Pertumbuhan, dan Kemandirian Fiskal
Keluhan lain yang disampaikan adalah dugaan pembuangan air dari kapal yang bercampur minyak di perairan sekitar. Nelayan mengaku kerap melihat lapisan minyak tipis di permukaan laut ketika kapal-kapal tanker beraktivitas di kawasan tersebut.
“Kadang terlihat seperti pelangi di permukaan air, seperti ada minyaknya. Kami tidak tahu pasti dari kapal yang mana, tapi sering terlihat di sekitar jalur kapal,” katanya.
Di sisi lain, nelayan juga menilai keberadaan depot Pertamina di kawasan tersebut belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir. Mereka mengaku belum pernah menerima bantuan program CSR khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Sampai sekarang kami belum pernah dengar ada bantuan untuk nelayan di sini. Baik untuk perahu, alat tangkap, ataupun program pendidikan,” ujarnya.
Keluhan nelayan ini menambah daftar polemik terkait aktivitas depot Pertamina di Ampenan. Sebelumnya, masyarakat juga menunjukan bukti penelitian akademik dari Universitas Brawijaya Malang berjudul “Analisis Perubahan Garis Pantai: Studi Kasus di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.” Dalam penelitian tersebut disebutkan adanya kemunduran garis pantai (abrasi) rata-rata sekitar 2,03 meter per tahun. Menurut Tantowi, kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor ekologis yang perlu dicermati secara serius. “ini merupakan faktor ekologois yang diakibatkan oleh fungsi alami pesisir an terumbu karang yang telah mengalami perubahan usai adanya depot dan penambatan jangkar-jangkar kapal,” ujarnya.
Baca Juga : Terungkap di Sidang, Suap ‘pokir siluman DPRD NTB’ Diduga untuk Mandekkan Program Desa Berdaya
Hingga berita ini diturunkan, pihak depot PT Pertamina (Persero) Ampenan belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat nelayan. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak perusahaan untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut.