Tanpa Tanggapan, PT Pertamina Ampenan Masih Diam atas Dugaan Problem Ekologis Aktivitas Depot
Mataram, NARASIMEDIA.NET –
Keluhan masyarakat pesisir Ampenan terkait dugaan dampak ekologis dari aktivitas kapal di sekitar depot PT Pertamina (Persero) masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Meski pihak Pertamina Patra Niaga Regional Bali Nusa Tenggara sempat memberikan respons awal pada awal Februari lalu, hingga kini masyarakat menilai belum ada realisasi konkret di lapangan.
Aktivis lingkungan pesisir Ampenan, Jauhari Tantowi mengatakan, mulanya warga sebenarnya telah menerima komunikasi awal melalui konfirmasi media dari pihak Pertamina Patra Niaga atas respon dari polemic lingkungan akibat aktivitas depot. Namun menurutnya, respons tersebut tak kunjung ditindaklanjuti terkait dugaan kerusakan terumbu karang dan abrasi pantai di sekitar kawasan penambatan kapal.
Baca Juga : Head to Head Jawa Barat–NTB: Membaca Data Investasi, Pertumbuhan, dan Kemandirian Fiskal
“Memang ada komunikasi dari pihak Patra Niaga Bali Nusra pada awal Februari. Tapi sampai sekarang kami belum melihat ada tindak lanjut konkret di lapangan. Padahal warga berharap ada peninjauan langsung atau klarifikasi teknis,” ujar Jauhari kepada redaksi, Kamis.
Ia menjelaskan, masyarakat sebelumnya telah menyerahkan sejumlah dokumentasi berupa foto kondisi terumbu karang yang rusak serta perubahan garis pantai di beberapa titik pesisir Ampenan. Keluhan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh temuan penelitian akademik dari Universitas Brawijaya Malang berjudul “Analisis Perubahan Garis Pantai: Studi Kasus di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.” Dalam penelitian tersebut disebutkan adanya kemunduran garis pantai (abrasi) rata-rata sekitar 2,03 meter per tahun. Menurut Tantowi, kondisi tersebut menunjukkan adanya faktor ekologis yang perlu dicermati secara serius. “ini merupakan faktor ekologois yang diakibatkan oleh fungsi alami pesisir yang telah mengalami perubahan. Kawasan yang dulunya merupakan bentang pantai alami kini sebagian telah beralih fungsi menjadi area operasional depot,” ujarnya..
Menurut Jauhari, temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya dampak nyata di kawasan pesisir yang diduga berkaitan dengan aktivitas operasional kapal. Karena itu, ia menilai penting bagi pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan sekaligus mengambil tanggung jawab atas kondisi yang terjadi.
Baca Juga : Imbas Konflik Internasional, Dua Tanker Pertamina Terjebak di Teluk Persia
“Dampak itu bukan asumsi, tetapi terlihat dalam hasil penelitian yang kami lakukan di lapangan. Karena itu kami meminta pihak Pertamina memberikan penjelasan terbuka sekaligus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami masyarakat pesisir,” ujarnya.
Sebelumnya, Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB januari lalu (12/1), Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah menginstruksikan agar polemik terkait keberadaan depot PT Pertamina di Ampenan mendapat perhatian serius. Secara teknis, pemerintah daerah menilai kondisi eksisting depot yang berada sangat dekat dengan kawasan permukiman nelayan serta pusat aktivitas kota tidak lagi sepenuhnya ideal dari sisi tata ruang pesisir maupun keberlanjutan lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar keberadaan fasilitas tersebut dapat dievaluasi, termasuk dengan mempertimbangkan opsi relokasi ke kawasan yang lebih sesuai secara ekologis dan tata kelola wilayah pesisir.
Kepala DKP NTB, Muslim, menyatakan bahwa pandangan tersebut telah disampaikan sebelumnya dalam forum teknis kepada pihak terkait. “Dalam pandangan teknis sebelumnya kami sudah sampaikan untuk dapat dipertimbangkan keberadaan depot Pertamina direlokasi pada tempat lain, mengingat kondisi eksisting berdampingan dengan pemukiman padat penduduk yang mayoritas sebagai nelayan dan juga pusat kota jasa,” ujarnya. Ia menegaskan, langkah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan kawasan pesisir dapat berjalan lebih seimbang antara kebutuhan operasional industri, perlindungan ekosistem laut, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Baca Juga : Ekonomi NTB Tiga Terbawah Nasional, Pemerhati: Jangan Jadikan Transisi Pilkada Dalih
Sementara itu, hingga edisi ini terbit, pihak depot PT Pertamina (Persero) Ampenan belum memberikan tanggapan dari upaya konfirmasi redaksi sejak 16 januari lalu. (*)