Ketua DPRD KSB Beli Fortuner Baru, Aktivis Kritisi Mobil Dinas Mewah di Tengah Krisis

Sumbawa Barat, narasimedia.net — Pembelian mobil dinas baru jenis Toyota Fortuner untuk Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar memantik kritikan publik. Di tengah tekanan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar, pengadaan kendaraan dinas senilai setengah miliar itu dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi daerah.

Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan dinas yang dibeli merupakan varian terbaru Toyota Fortuner dengan kisaran harga antara Rp582 juta hingga Rp650 juta tergantung tipe dan fitur. Mobil tersebut dikenal sebagai kendaraan kelas menengah atas, dilengkapi sistem Toyota Safety Sense dan desain sporty berlabel GR-S.

Baca Juga : Good News !, PDAM Giri Menang Siapkan Proyek Air Bersih Jangka Panjang dari Bendungan Meninting

Aktivis dan pengamat kebijakan publik Yuni Bourhany menilai kebijakan pengadaan tersebut menunjukkan lemahnya sense of crisis pejabat publik di daerah. Menurutnya, keputusan membeli mobil dinas baru di tengah keterbatasan fiskal daerah mencerminkan prioritas anggaran yang keliru.

“Pembelian mobil dinas seharga lebih dari setengah miliar rupiah jelas menimbulkan pertanyaan etis. Sementara di sisi lain, masih banyak persoalan mendasar seperti infrastruktur desa, pendidikan, dan layanan kesehatan yang menunggu perhatian,” ujar Yuni.

Ia menambahkan, meskipun pembelian kendaraan dinas bisa saja sesuai regulasi, namun pejabat publik perlu mempertimbangkan dimensi moral dan simbolik dari setiap kebijakan pengeluaran anggaran.

“Secara administratif mungkin sah, tapi secara etika publik, ini mencederai rasa keadilan sosial. Rakyat butuh contoh kepemimpinan yang sederhana dan berempati, bukan simbol kemewahan yang justru menciptakan jarak antara wakil rakyat dan rakyat itu sendiri,” tegasnya.

Yuni juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, publik berhak tahu sumber anggaran, proses penentuan spesifikasi, dan alasan kebutuhan kendaraan baru bagi pejabat.

Baca Juga : Beredar Video Diduga Kades Mantun dan Ketua BPD Dugem, Dua Pejabat Angkat Bicara

“Pengadaan mobil dinas seharusnya tidak hanya soal mengganti kendaraan lama, tapi juga harus bisa dijustifikasi dari sisi urgensi dan manfaat publik. Kalau alasan utamanya hanya prestise jabatan, itu menyalahi semangat efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Sumbawa Barat belum memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan mobil dinas baru tersebut. Namun, isu ini telah ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat dan menjadi bahan kritik di media sosial, terutama karena dilakukan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan banyak warga. (Red)