200 Villa Bodong Dibiarkan, KOMPAS NTB Demo Pemkab Loteng
Lombok Tengah, NARASIMEDIA.NET — Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat (Kompas) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (22/10/2025). Mereka menuntut pemerintah daerah mengambil tindakan tegas terhadap maraknya pelanggaran tata ruang dan penyalahgunaan izin bangunan di wilayah setempat.
Dalam orasinya, massa mendesak Bupati Lombok Tengah untuk membongkar paksa sekitar 200 villa dan hotel bodong yang diduga beroperasi tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mereka juga menuntut agar pemerintah memanggil direktur PT Samara Hills yang dinilai telah menutup akses jalan umum yang selama ini digunakan warga.
Baca Juga : Ketua DPRD KSB Beli Fortuner Baru, Aktivis Kritisi Mobil Dinas Mewah di Tengah Krisis
Selain itu, massa meminta PT Samara Hills segera melunasi pembayaran sisa tanah seluas 15 are yang masih menjadi sengketa dengan warga sekitar. Tak hanya itu, KOMPAS NTB juga menyerukan aparat penegak hukum di wilayah Lombok Tengah untuk mengusut praktik mafia pajak yang diduga dilakukan secara terselubung dan merugikan daerah.
Ketua KOMPAS NTB Sadam Husain dalam orasinya menilai, lambannya sikap pemerintah daerah terhadap sederet pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan kepada rakyat. “Bupati harus turun tangan, jangan tutup mata terhadap pelanggaran izin yang merugikan masyarakat. Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka publik akan kehilangan kepercayaan,” tegasnya di tengah kerumunan massa yang terus berorasi.
Ironisnya, saat massa berteriak menyuarakan keadilan di depan kantor bupati, sejumlah pegawai pemerintah daerah justru tampak asyik berjoget di lapangan kantor. Pemandangan ini memicu kecaman keras dari peserta aksi, yang menilai sikap para pegawai itu tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat.
Baca Juga : Good News !, PDAM Giri Menang Siapkan Proyek Air Bersih Jangka Panjang dari Bendungan Meninting
“Ketika rakyat datang membawa masalah serius, mereka malah bergembira di atas penderitaan publik. Ini potret ketidakpekaan birokrasi kita,” ujar salah satu orator dengan nada tinggi.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun manajemen PT Samara Hills terkait tuntutan massa. (*)