Media Lokal Kecam Kominfotik NTB: Kominfotik NTB gagal memahami esensi kemitraan Dalam Publikasi MotoGP

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Media lokal kembali lontarkan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menilai Dinas Kominfotik gagal memahami esensi kemitraan dalam publikasi ajang internasional MotoGP Mandalika

Pimpinan Redaksi Dinamika Global, Surya Gemphar, menyebut publikasi media bukan bentuk pengabdian sosial, melainkan bagian dari industri komunikasi yang memiliki nilai kerja dan biaya operasional tinggi.

Baca Juga : Menyoal Gubernur Kerahkan Sumberdaya Promosi MotoGP, Iqbal Tuai Kritik “Pemimpin Daerah Bukan Juru Promosi Oligarki Mandalika”

“MotoGP itu event komersial, bukan kegiatan amal. Kalau pemerintah ingin publikasi, ya harus profesional. Jangan berharap media bekerja cuma-cuma hanya karena mengatasnamakan demi kemajuan daerah,” kata Surya, dihubungi NARASIMEDIA.NET, Senin (6/10).

Ia menilai pola kerja Kominfotik selama ini lebih banyak menekan media lokal ketimbang memberdayakannya. Banyak redaksi diminta memberitakan kegiatan pemerintah tanpa kejelasan mekanisme kerja sama maupun kompensasi.

“Yang terjadi bukan kemitraan, tapi pemanfaatan. Pemerintah bicara kolaborasi, tapi realitanya media hanya dijadikan alat promosi gratis,” ujarnya.

Sejak MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada 2022, kata Surya, tidak ada satu pun media lokal yang menerima bayaran publikasi resmi dari Pemprov NTB atau penyelenggara. Padahal, di balik ajang balap itu, perputaran uang mencapai triliunan rupiah.

Baca Juga : Jatah Kontrol Dipangkas, Keluarga Pasien Keluhkan Kebijakan BPJS di RSUD NTB

“Lucu saja. Uang berputar triliunan, tapi media lokal yang berjuang di lapangan tak dianggap. Kita yang bantu membentuk citra daerah, tapi justru diperlakukan seolah tak punya nilai,” sindirnya.

Menurut Surya, kesalahan utama ada pada Dinas Kominfotik NTB yang gagal membangun tata kelola komunikasi publik secara profesional. Instansi ini mestinya menjadi penghubung antara pemerintah dan media, bukan justru memperlakukan media sebagai pihak yang harus ‘berterima kasih’ karena diberi akses informasi.

Ia juga menyinggung lemahnya pengawasan dari Gubernur NTB terhadap perilaku bawahannya. Bagi Surya, pembiaran terhadap pola kerja seperti ini menunjukkan absennya kepemimpinan yang berpihak pada ekosistem media lokal.

“Kalau gubernur punya sensitivitas, tentu dia tahu bahwa komunikasi publik itu investasi citra. Tapi kalau media terus diabaikan, yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga kepercayaan publik,” ucapnya.

Surya menegaskan, manajemen perusahaan media selayaknya perusahaan lain, kemitraan publikasi mestinya diartikan hubungan kerjasama antar bisnis.

Baca Juga : Gembar Gembor Ramai di media, GP Mandalika Malah Dikritik Bule UK Karna sepi ‘Negara 280 Juta Penduduk, Tapi Tribun Sepi’

“kalau pemerintah mau publikasi, harus dengan cara yang benar. Tidak ada publikasi gratis, dan tidak ada alasan untuk terus memanfaatkan kerja media tanpa imbalan yang layak,” tutupnya. (*)