Menyoal Gubernur Kerahkan Sumberdaya Promosi MotoGP, Iqbal Tuai Kritik “Pemimpin Daerah Bukan Juru Promosi Oligarki Mandalika”
// “kemiskinan masih tinggi, pertanian lesu, dan banyak petani belum mendapat subsidi, justru energi pemimpin daerah dihabiskan untuk jadi alat promosi event yang menguntungkan segelintir kelompok,” ujar Yuni, Minggu (5/10/2025).
Mataram, NARASIMEDIA.NET — Pengamat kebijakan publik sekaligus aktivis sosial, Yuni Bourhany, menilai narasi kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mulai melenceng dari kepentingan rakyat. Kritik itu muncul setelah Iqbal menyatakan dukungannya untuk MotoGP Mandalika 2025 dari segi promosi, meski mengaku tak sanggup ikut menanggung biaya besar hosting fee ajang tersebut.
Menurut Yuni, keputusan Gubernur untuk tetap mengerahkan energi pemerintah daerah dalam mendukung promosi MotoGP dinilai mulai keluar jalur. Ia menyebut, kebijakan semacam ini hanya memperkuat dominasi oligarki pariwisata, sementara masalah-masalah primer di akar rumput dibiarkan menggantung.
“kemiskinan masih tinggi, pertanian lesu, dan banyak petani belum mendapat subsidi, justru energi pemimpin daerah dihabiskan untuk jadi alat promosi event yang menguntungkan segelintir kelompok,” ujar Yuni, Minggu (5/10/2025).
Baca Juga : Jatah Kontrol Dipangkas, Keluarga Pasien Keluhkan Kebijakan BPJS di RSUD NTB
Ia menilai langkah Iqbal yang menggandeng Pemprov DKI Jakarta untuk mengajak lurah-lurah menonton MotoGP hanyalah simbol dari kepemimpinan yang kehilangan arah. “Itu bukan bentuk dukungan cerdas. Itu bentuk pembelokan prioritas. Gubernur semestinya menyalurkan daya dan wibawanya untuk menuntaskan kesenjangan sosial, bukan menambal citra proyek besar yang dikuasai korporasi,” tegasnya.
Yuni menyinggung bahwa di balik euforia Mandalika, masih banyak persoalan yang luput dari perhatian pemerintah, konflik lahan antara warga adat dan pengembang, harga komoditas pertanian yang jatuh, dan industri kecil yang stagnan. “Sementara masyarakat terus bergulat dengan kebutuhan pokok, pemerintah malah sibuk menjaga wajah industri pariwisata. Ini arah kepemimpinan yang terbalik,” ujarnya.
Menurutnya, proyek besar seperti MotoGP dan ITDC tidak pernah sepenuhnya membawa kepentingan rakyat. “Mari jujur, siapa yang diuntungkan dari semua ini? Bukan petani di Lombok Tengah, bukan nelayan di pesisir. Yang tumbuh hanya sirkuit, hotel, dan kepentingan bisnis yang berputar di sekitar mereka,” kata Yuni.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab moral seorang gubernur bukan sekadar menjaga nama daerah di mata dunia, tetapi memastikan rakyatnya tidak menjadi penonton di tanah sendiri. “Pemimpin daerah seharusnya berpihak pada kesejahteraan warganya, bukan menjadi corong promosi oligarki. Kalau arah ini terus dibiarkan, NTB hanya akan menjadi panggung bukan rumah bagi rakyatnya,” tutupnya.
Redaksi NARASIMEDIA.NET