LMND NTB Kuliti Kinerja Iqbal–Dinda, Kritik Komersialisasi Pendidikan hingga Rasionalitas TAG-P3K
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Nusa Tenggara Barat melontarkan catatan kritis terhadap lebih dari satu tahun kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri. Dalam evaluasinya, LMND menilai berbagai persoalan mendasar di NTB belum ditangani secara serius, mulai dari sektor pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata kelola birokrasi.
LMND menyebut kondisi pendidikan di NTB masih memprihatinkan. Mereka mencatat ribuan ruang kelas tingkat sekolah dasar dan menengah dalam kondisi rusak, sementara kebutuhan ruang kelas baru dinilai belum terpenuhi. Selain itu, angka putus sekolah yang masih tinggi disebut menjadi indikator belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan masyarakat.
“Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di NTB, namun hingga kini persoalan mendasar masih terus terjadi,” tulis LMND dalam siaran persnya.
Selain fasilitas pendidikan, LMND juga menyoroti dugaan praktik komersialisasi pendidikan di sejumlah perguruan tinggi. Mereka menilai mahalnya biaya pendidikan dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan beasiswa semakin menyulitkan masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan yang layak.
Disisi lain, mereka juga menyoroti ketimpangan neraca pembangunan, Di sektor infrastruktur, LMND menilai pembangunan di NTB belum berjalan merata. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa disebut masih mengalami keterbatasan akses jalan, fasilitas publik, dan pelayanan dasar dibanding daerah lain yang menjadi pusat pembangunan pemerintah provinsi.
Menurut LMND, ketimpangan pembangunan antarwilayah berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah pinggiran.
Selain infrastruktur, organisasi tersebut juga menyoroti rencana aktivitas tambang emas di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. LMND menilai keberadaan industri ekstraktif di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Mereka menyebut kawasan Parado merupakan daerah hutan lindung yang dinilai rentan mengalami kerusakan ekologis apabila dibuka untuk aktivitas pertambangan. Ancaman banjir, longsor, hingga krisis air bersih disebut menjadi risiko yang dapat dihadapi masyarakat sekitar.
LMND juga menyoroti aktivitas tambak udang di wilayah Wera, Kabupaten Bima. Mereka menduga sejumlah perusahaan tambak belum mengantongi dokumen perizinan lengkap, termasuk dokumen lingkungan dan instalasi pengelolaan limbah.
Dalam evaluasinya, LMND turut mengkritik keberadaan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi (TAG-P3K) yang disebut menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari APBD NTB setiap tahun. Organisasi itu mempertanyakan transparansi serta capaian konkret dari keberadaan tim tersebut bagi masyarakat.
Baca Juga : RKC Soroti Dugaan Overload dan Keselamatan Tenaga Medis di RSUD NTB, Manajemen Akui Fasilitas Belum Ideal
“Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBD agar lebih berpihak kepada kebutuhan dasar rakyat,” tulis LMND.
LMND meminta Pemerintah Provinsi NTB melakukan evaluasi total terhadap arah pembangunan daerah dengan mengedepankan pemerataan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan pelayanan publik bagi masyarakat.