Desa Wisata di NTB Mulai Integrasikan Mitigasi Bencana ke Perencanaan Pembangunan
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim mulai mendorong sejumlah desa wisata di Nusa Tenggara Barat mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Langkah itu dilakukan setelah cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga angin kencang mulai memengaruhi sektor pertanian dan pariwisata masyarakat desa.
Di Desa Batu Mekar, Lombok Barat, hasil panen manggis dilaporkan menurun akibat kekeringan berkepanjangan. Sementara di Desa Karang Bayan, ratusan pohon durian tumbang diterjang angin kencang. Adapun di Desa Batu Kumbung, banjir merusak tambak dan lahan pertanian warga akibat pendangkalan sungai dan saluran air yang tersumbat sampah.
Kondisi tersebut dibahas dalam kegiatan Teknikal Klinis Penyelarasan Rencana Aksi DRM-CCA atau Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim ke dalam RPJMDes dan RKPDes yang digelar APAD Indonesia bersama pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan di Hotel Santika, Mataram, pada 7–8 Mei 2026.
Project Leader APAD Indonesia, Anton Roy Purnama, mengatakan pembangunan desa tidak lagi cukup berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan risiko kebencanaan.
“Pengalaman gempa 2018 dan pandemi COVID-19 menunjukkan pembangunan bisa lumpuh dalam waktu singkat jika desa tidak memiliki kesiapsiagaan dan sistem mitigasi yang kuat,” kata Anton dalam kegiatan tersebut.
Menurut dia, desa wisata menjadi wilayah yang cukup rentan karena bergantung pada keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, dan rasa aman masyarakat maupun wisatawan.
Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Ardhan Ryswari, mengatakan banyak desa sebenarnya telah memiliki dokumen pengurangan risiko bencana. Namun, dokumen tersebut belum terintegrasi dalam RPJMDes maupun RKPDes sehingga sulit direalisasikan melalui penganggaran desa.
“Masalah terbesar hari ini bukan kurangnya rencana, tetapi implementasi. Ketika isu kebencanaan tidak masuk ke dokumen perencanaan desa, maka programnya tidak memiliki ruang dalam penganggaran,” ujarnya.
Dalam forum itu juga terungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tinggi. Selain gempa bumi, ancaman banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem disebut terus meningkat setiap tahun. Pada 2025 tercatat 529 kejadian bencana di wilayah tersebut.
Tim Ahli Gubernur NTB, Akhmad Saripudin, menyebut perubahan iklim mulai berdampak terhadap ketahanan pangan masyarakat desa karena pola musim yang semakin sulit diprediksi.
“Hari ini hujan tidak lagi mudah diprediksi. Kondisi ini membuat hasil pertanian terganggu dan meningkatkan kerentanan masyarakat desa,” katanya.
Melalui kegiatan itu, pemerintah desa bersama BPBD Provinsi NTB dan APAD Indonesia menyepakati sejumlah langkah lanjutan, mulai dari penyusunan Kajian Risiko Bencana desa, penguatan Desa Tangguh Bencana, hingga integrasi isu mitigasi dan adaptasi iklim ke dalam RPJMDes dan RKPDes 2027.
Camat Lingsar, Marzuki, menilai mitigasi bencana perlu dilakukan lintas sektor karena persoalan lingkungan saat ini semakin kompleks.
“Pendangkalan sungai, sampah, dan pembangunan yang tidak terkendali bisa menjadi pemicu bencana baru. Karena itu mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” ujarnya.