Klaim Hemat Mobil Listrik NTB Dipertanyakan, Biaya Reduksi Emisi Tembus Rp78 Juta per Ton

Mataram, NARASIMEDIA.NET –  Klaim efisiensi penggunaan mobil listrik dalam program kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menjadi sorotan. Pengadaan 72 unit mobil listrik yang sebelumnya disebut lebih hemat dan ramah lingkungan kini diuji melalui perbandingan biaya pengurangan emisi karbon dengan sejumlah opsi kebijakan lain.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa dengan anggaran sekitar Rp14,7 miliar per tahun, operasional 72 mobil listrik diperkirakan mampu menurunkan emisi sekitar kurang lebih 187 ton CO₂ per tahun. Jika dihitung dari efektivitas biaya, pengurangan emisi melalui skema ini mencapai sekitar kurang lebih Rp78 juta per ton CO₂.

Baca Juga : Terdakwa Suap Pokir DPRD NTB Protes, Penerima Uang Tak Ikut Didakwa

Perbandingan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi kebijakan kendaraan listrik sebagai instrumen mitigasi iklim. Sebab, dengan anggaran yang sama, terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang dinilai mampu menghasilkan pengurangan emisi jauh lebih besar.

Misalnya, melalui program biodigester peternakan, dana Rp14,7 miliar diperkirakan dapat membangun sekitar 980 unit instalasi yang mampu menekan emisi hingga kurang lebih 1.470 ton CO₂ per tahun. Dalam skema ini, biaya pengurangan emisi diperkirakan sekitar kurang lebih Rp10 juta per ton CO₂.

Alternatif lain adalah rehabilitasi hutan. Dengan anggaran yang sama, program tersebut diperkirakan dapat merehabilitasi sekitar 588 hektare lahan hutan, dengan potensi serapan karbon mencapai kurang lebih 2.940 ton CO₂ per tahun. Biaya pengurangan emisi dari pendekatan ini diperkirakan hanya sekitar Rp5 juta per ton CO₂.

Baca Juga : Eks Gubernur NTB Klarifikasi Tunggakan Vendor MXGP, Sebut Terkait Kendala Skema Anggaran

Data tersebut juga menyoroti bahwa sektor pertanian dan peternakan menyumbang sekitar 29 persen emisi nasional, lebih besar dibandingkan sektor transportasi yang berada di kisaran 18 persen. Artinya, intervensi kebijakan pada sektor tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak pengurangan emisi yang lebih signifikan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, pengurangan emisi melalui pengadaan mobil listrik dinilai sekitar 15 kali lebih mahal dibandingkan pendekatan rehabilitasi hutan. Temuan ini mencuatkan diskusi mengenai efektivitas kebijakan kendaraan listrik, khususnya jika ditempatkan sebagai instrumen utama dalam strategi pengurangan emisi daerah.

Baca Juga : Tanpa Tanggapan, PT Pertamina Ampenan Masih Diam atas Dugaan Problem Ekologis Aktivitas Depot

Uji data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kendaraan listrik sering dipromosikan sebagai solusi ramah lingkungan, efektivitasnya tetap bergantung pada konteks kebijakan, sumber energi listrik, serta perbandingan biaya dengan opsi mitigasi lain yang tersedia. (*)