Prevalensi Stunting NTB di Bawah Rata-Rata Nasional

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan capaian signifikan dalam penanganan stunting sepanjang 2025. Berdasarkan data konsolidasi hingga Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat sebesar 13,39 persen atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita. Angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 18,8 persen, sekaligus melampaui target Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 21,7 persen.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor yang diperkuat hingga tingkat desa.

“Alhamdulillah, prevalensi stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Ahsanul Khalik.

Baca Juga : Gubernur NTB Resmikan Jalan Pototano, Jalur Logistik Sumbawa–Lombok Kembali Optimal

Ia menegaskan, penurunan stunting menjadi agenda strategis yang menyangkut masa depan sumber daya manusia NTB. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada keberlanjutan program agar kasus baru dapat dicegah sejak dini.

“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Komitmen kami bersama kabupaten/kota se-NTB adalah memastikan program berjalan berkesinambungan, sehingga kita bisa melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.

Berdasarkan laporan gizi melalui aplikasi SigiziKesga Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, capaian prevalensi stunting per kabupaten/kota di NTB hingga Desember 2025 tercatat sebagai berikut: Lombok Barat 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur 22,39 persen, Sumbawa 10,70 persen, Dompu 12,61 persen, Kabupaten Bima 12,22 persen, Sumbawa Barat 7,10 persen, Lombok Utara 14,18 persen, Kota Mataram 6,57 persen, dan Kota Bima 9,49 persen.

Pemprov NTB menilai data tersebut sebagai pijakan penting dalam menyusun kebijakan intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi daerah yang masih memerlukan percepatan penanganan.

“Wilayah dengan capaian rendah harus dijaga agar tidak mengalami kenaikan, sementara daerah dengan prevalensi lebih tinggi akan kita dorong melalui intervensi yang lebih fokus dan masif,” lanjut Ahsanul Khalik.

Baca Juga : Akademisi Dorong Tambang Rakyat Sebagai Skema National Gold Reserve

Selain capaian sepanjang 2025, hasil pemantauan awal tahun 2026 juga menunjukkan adanya kasus stunting baru. Pada Januari 2026, tercatat 0,6 persen atau 1.890 kasus baru di NTB. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Adapun rincian kasus stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota meliputi Lombok Barat 1,0 persen (479 kasus), Lombok Tengah 0,9 persen (653 kasus), Lombok Timur 0,8 persen (545 kasus), Sumbawa 0,3 persen (79 kasus), Dompu 0 persen, Kabupaten Bima 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat 0,4 persen (39 kasus), Lombok Utara 0,3 persen (41 kasus), Kota Mataram 0,001 persen (4 kasus), dan Kota Bima 0,2 persen (14 kasus). Persentase tersebut akan terus diperbarui berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan balita setiap bulan.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan munculnya kasus baru, sekaligus mendorong penguatan layanan kesehatan di wilayah yang masih menunjukkan peningkatan.

“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Pencegahan harus diperkuat dari hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak bersama,” ujar Gubernur.

Pemprov NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga. Selain peran pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci, antara lain dengan memastikan pemeriksaan rutin ibu hamil, pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, pemantauan rutin balita di Posyandu, penerapan sanitasi dan pola hidup bersih, serta konsultasi dini ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, menegaskan pihaknya akan memperkuat langkah strategis guna menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kasus baru secara cepat dan terukur.

“Capaian 2025 patut kita syukuri, namun tidak boleh membuat kita lengah. Tahun 2026, intervensi akan diperkuat melalui pendekatan berbasis data, respons cepat terhadap kasus baru, serta penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota,” jelas Hamzi Fikri.

Baca Juga : Sepuluh Bulan Iqbal–Dinda, Pemprov NTB Catat Sejumlah Capaian Pembangunan

Sejumlah langkah utama yang akan dijalankan meliputi Aksi Bergizi di sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin, penguatan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA), tatalaksana cepat kasus gizi bermasalah, koordinasi lintas sektor, monitoring program gizi di desa berdaya, pembinaan gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan pita LILA untuk skrining dini risiko stunting.

“Kami menargetkan penurunan stunting yang terukur, konsisten, dan berorientasi pada keluarga sebagai pusat pencegahan, termasuk dukungan penuh terhadap pelaksanaan Survei SSGI 2026,” pungkasnya. (Red)