Kasus Suap Dua Senator DPD NTB Menguap, Aktivis Siapkan Aksi Desakan Transparansi Progres Penegakan Hukum
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Upaya redaksi media ini untuk memperoleh perkembangan terkini terkait dugaan kasus suap dua senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum membuahkan hasil. Melalui asisten pribadi kedua senator berinisial MR dan MM, tim redaksi berulang kali mencoba meminta klarifikasi soal tindak lanjut etik dan proses hukum atas dugaan suap tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun tanggapan atau konfirmasi resmi dari pihak yang bersangkutan.
Kasus yang sempat menjadi headline pada September 2025 itu, kini mulai tenggelam tanpa konfirmasi apapun. Padahal, laporan yang disampaikan oleh mantan staf DPD RI, FI, ke KPK menyebutkan bahwa setidaknya 95 anggota DPD RI diduga menerima uang suap dalam proses pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya disebut berasal dari NTB. Dugaan itu bahkan diperkuat oleh aksi teaterikal Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB di depan Kantor DPD RI Perwakilan NTB di Mataram, yang kala itu menyerukan agar KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Baca Juga : Proyek Drainase Pokir TGH Muchlis di Ampenan Tuai Kritik, Masyarakat Tak Temukan Papan Informasi
Menanggapi kembali lesunya penanganan kasus ini, Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan (AP3) melalui koordinatornya, Wahyu, mengecam keras mandeknya proses hukum dugaan suap dua senator NTB itu. Ia menilai, hilangnya perkembangan informasi dari KPK maupun Majelis Kehormatan DPD menunjukkan lemahnya komitmen lembaga negara dalam menegakkan etika dan integritas pejabat publik. “Kami kecewa karena publik seperti dibiarkan kehilangan hak atas informasi. Padahal ini menyangkut kehormatan daerah dan martabat lembaga negara,” tegas Wahyu, Selasa (28/10/2025).
Baca Juga : PT AMNT Dinilai Ingkari Amanat UU Minerba, Aktivis Pertanyakan Komitmen Hilirisasi
Wahyu mengungkapkan, Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan bersama sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat untuk menyuarakan desakan penegakan hukum dan transparansi KPK. Mereka menilai, kasus dugaan suap yang melibatkan senator asal NTB tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja tanpa kejelasan. “Kami akan turun ke jalan untuk memastikan bahwa kasus ini tidak terkubur oleh kepentingan politik. KPK harus segera buka ke publik apa perkembangan penyelidikannya,” tegasnya.