Pemprov NTB Tegaskan Transformasi Digital Berbasis SDM dan Kepemimpinan, Perkuat SPBE hingga Keamanan Siber

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya ditandai dengan penerapan teknologi, tetapi harus diawali dengan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Komitmen tersebut menjadi arah kebijakan Pemprov NTB dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SENASTIF) 2026 bertema “Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Mempercepat Transformasi Digital Nasional” yang digelar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram di Hotel Lombok Garden, Senin (3/8).

Seminar nasional tersebut dibuka Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Drs. Abdul Wahab, dan menghadirkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Dr. Teddy Mantoro, Prof. Dr.Eng. Ir. I Gede Pasek Suta Wijaya, serta Prof. Ir. Media Anugerah Ayu, M.Sc., Ph.D. Kegiatan ini diikuti para guru besar, peneliti, praktisi teknologi informasi, dosen, mahasiswa, dan peserta dari berbagai daerah sebagai wadah kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Dalam paparannya, Ahsanul Halik menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), komputasi, dan teknologi digital telah membawa dunia memasuki era baru yang disebut sebagai Revolusi Kecerdasan, ketika mesin tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mampu mempelajari pola dan membantu proses pengambilan keputusan.

Meski demikian, menurutnya, teknologi hanyalah instrumen. Faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital tetap berada pada kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan yang mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.

“Teknologi hanyalah alat yang memungkinkan perubahan terjadi. Manusialah penggerak sesungguhnya dari transformasi. Karena itu, transformasi digital bukan proyek teknologi semata, melainkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara melayani masyarakat, serta membangun kepemimpinan digital yang adaptif,” ujarnya.

Ia menegaskan, digitalisasi pemerintahan tidak cukup sekadar mengubah layanan manual menjadi berbasis aplikasi. Transformasi digital harus mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel melalui pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Sebagai implementasi komitmen tersebut, Pemprov NTB terus memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertransformasi menuju Pemerintahan Digital (PEMDI). Langkah itu diperkuat melalui pengembangan Portal Satu Data NTB, integrasi layanan digital antarorganisasi perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NTB juga dipersiapkan menjadi salah satu provinsi percontohan dalam penguatan sistem keamanan siber nasional. Menurut Ahsanul Halik, upaya tersebut penting untuk memastikan pengelolaan data pemerintahan tetap aman, berdaulat, dan mampu menjamin keberlanjutan layanan publik.

“Kami ingin memastikan bahwa pengembangan pemerintahan digital tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjaga kedaulatan data, keamanan informasi, serta keberlanjutan layanan publik. Penguasaan sistem dan data harus tetap berada di tangan pemerintah demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru, mulai dari ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, hingga aspek etika dalam pemanfaatan kecerdasan buatan. Karena itu, pengembangan AI harus dibangun di atas prinsip tanggung jawab, nilai kemanusiaan, serta etika agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Dalam kesempatan tersebut, Ahsanul Halik turut menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem inovasi nasional. Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis untuk mencetak talenta yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi, mengembangkan algoritma, membangun sistem digital, dan menghasilkan solusi atas berbagai persoalan pembangunan.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi digital. Kita harus menjadi pencipta, pengembang, dan inovator yang mampu menghadirkan solusi bagi kebutuhan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Abdul Wahab, mengapresiasi penyelenggaraan SENASTIF 2026 sebagai forum ilmiah yang memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital nasional.

Ia menjelaskan, Universitas Muhammadiyah Mataram terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pengembangan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu akademik, serta perluasan kerja sama strategis. Saat ini universitas memiliki delapan fakultas dengan 38 program studi, sementara Fakultas Teknik terus berkembang melalui program studi Teknik Sipil, Teknik Pertambangan, Teknologi Informasi, dan Geologi.

Universitas juga tengah membangun gedung baru Fakultas Teknik yang ditargetkan mulai digunakan pada tahun akademik mendatang, serta mengembangkan Rumah Sakit Universitas sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

SENASTIF 2026 diikuti 60 peserta yang terdiri atas 18 presenter luring, 17 presenter daring, dan 25 peserta nonpresenter. Berbagai hasil penelitian yang dipresentasikan diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi berkembang menjadi inovasi yang mendukung percepatan transformasi digital di berbagai sektor.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB kembali menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, kepemimpinan yang adaptif, tata kelola yang akuntabel, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi digital yang inklusif, aman, beretika, dan berdaya saing guna mempercepat pembangunan daerah maupun nasional.