Pusat Siapkan Rp60 Miliar untuk Tahap Awal Jalur Port to Port Lembar-Kayangan, Pemprov NTB Kebut Penyelesaian Dokumen
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk memulai pembangunan tahap awal proyek strategis jalur port to port Lembar–Kayangan di Nusa Tenggara Barat. Menyusul kepastian dukungan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penyelesaian seluruh dokumen teknis dan administratif sebagai syarat pencairan dana agar pekerjaan fisik dapat segera dimulai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan saat ini Pemprov NTB tengah menyelesaikan Detail Engineering Design (DED), dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta memastikan kesiapan lahan yang menjadi bagian dari readiness criteria proyek.
Menurutnya, seluruh persyaratan tersebut menjadi prasyarat utama agar anggaran dari pemerintah pusat dapat dicairkan dan pekerjaan konstruksi segera dilaksanakan.
“Readiness criteria itu ada lahan, ada desain, ada dokumen lingkungan. Baru menjadi usulan dan bisa dilaksanakan kalau menggunakan dana pusat,” ujarnya.
Terkait kebutuhan lahan, Kusuma menjelaskan pemerintah daerah masih menunggu rampungnya DED agar dapat diketahui secara pasti luas lahan yang dibutuhkan beserta estimasi biaya pembebasannya.
Selain mekanisme pembebasan lahan secara konvensional, Pemprov NTB juga mengkaji skema wakaf tanah yang sebelumnya digagas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai salah satu alternatif percepatan penyediaan lahan.
Di sisi lain, tim teknis saat ini masih melakukan survei lapangan sebagai bagian dari penyusunan DED. Kajian tersebut meliputi kebutuhan pelebaran jalan, peningkatan kapasitas jembatan, hingga penataan simpang agar jalur Lembar–Kayangan dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok.
“Kita mendesain jalan ini menjadi jalan bebas hambatan atau bypass. Seluruh potensi hambatan akan diantisipasi dalam desain,” jelas Kusuma.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, mengatakan pemerintah pusat bersama Pemprov NTB telah menyepakati percepatan pembangunan proyek melalui skema bertahap.
Ia menjelaskan, alokasi Rp60 miliar yang telah disiapkan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) akan digunakan untuk pekerjaan fisik tahap awal berupa peningkatan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi yang akan difungsikan sebagai jalur port to port.
Menurutnya, anggaran tersebut belum mencakup pembebasan lahan karena difokuskan untuk peningkatan infrastruktur pada ruas jalan eksisting, bukan pembangunan jalan baru.
Abdul Hadi menegaskan, pencairan anggaran sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk DED, dokumen lingkungan, dan kesiapan lahan.
Ia pun meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat agar proyek strategis tersebut tidak mengalami keterlambatan.
“Jangan sampai kita di daerah lamban menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat,” tegasnya.