Gubernur NTB Gandeng NGO Spanyol untuk Perkuat Program Desa Berdaya
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children bersama organisasi non-pemerintah (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerjanya di Mataram, Jumat (3/7).
Dalam pertemuan itu, ONG Balanced World memaparkan berbagai program kemanusiaan yang telah dijalankan di NTB sejak gempa bumi Lombok 2018. Program tersebut meliputi penyediaan akses air minum layak melalui distribusi filter air tanpa listrik, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik yang dimanfaatkan menjadi fasilitas pendidikan.
Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, mengatakan program yang didanai Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol, tersebut setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah di NTB.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini,” ujar Rosa.
Menanggapi hal itu, Gubernur Iqbal mengapresiasi kontribusi NGO tersebut, terutama dalam penyediaan akses air bersih yang dinilai berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
Namun, ia menilai banyaknya lembaga internasional yang menjalankan program di NTB selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada belum terintegrasinya berbagai program yang dijalankan.
“Masalahnya adalah sinkronisasi. Program-program yang ada sering kali berjalan sendiri-sendiri dan tidak terorkestrasi dengan baik. Karena itu, pemerintah provinsi akan mengambil peran sebagai koordinator agar seluruh bantuan lebih tepat sasaran,” kata Iqbal.
Sebagai bentuk integrasi tersebut, Pemprov NTB menawarkan agar program ONG Balanced World diselaraskan dengan program Desa Berdaya, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Program ini difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu penduduk.
Selain menyinergikan program di tingkat daerah, Gubernur juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.
Menurut Iqbal, kerja sama antarpemerintah itu akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan berbagai program kemanusiaan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaannya.
Ia juga mengundang Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung pelaksanaan program di lapangan sekaligus membahas penandatanganan kerja sama antardaerah tersebut.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Pemprov mulai memetakan peluang kolaborasi lanjutan di wilayah Lombok Barat, terutama Kecamatan Lembar dan Sekotong, yang menjadi target pengembangan program berikutnya.