Ekonomi NTB Tumbuh 8,33 Persen, Pemprov Klaim Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Tambang

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD NTB, Senin (30/3/2026). Dalam laporan tahun pertama pemerintahan periode 2025–2030 tersebut, Pemprov NTB menegaskan kondisi perekonomian daerah tetap tangguh meski sektor pertambangan mengalami kontraksi.

Pemaparan LKPJ itu sekaligus menjadi evaluasi awal pelaksanaan visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”. Pemerintah daerah menyebut arah pembangunan selama 2025 difokuskan pada tujuh misi dan tiga prioritas utama, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas internasional.

Dalam laporan tersebut, Pemprov NTB mencatat pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8,33 persen apabila sektor pertambangan tidak diperhitungkan. Sementara jika sektor tambang dimasukkan, pertumbuhan ekonomi NTB berada pada level 3,22 persen.

Pemprov NTB menilai capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah tekanan pada sektor tambang. Menurut pemerintah, perlambatan di sektor pertambangan berhasil ditopang oleh pertumbuhan positif pada sejumlah sektor lain, seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, dan jasa keuangan.

“Walaupun sektor pertambangan mengalami kontraksi yang cukup tajam, roda perekonomian daerah tetap tertopang oleh pertumbuhan sektor-sektor lain,” demikian disampaikan dalam paparan LKPJ Pemprov NTB.

Dalam penjelasannya, Pemprov NTB juga mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2025 semula disusun berdasarkan asumsi dasar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada tahap awal penyusunan RPJMD, pemerintah memproyeksikan ekonomi NTB mampu tumbuh 6 persen pada 2025.

Target tersebut disusun dengan menggunakan pendekatan ceteris paribus, yakni dengan asumsi faktor-faktor eksternal tetap dan berpijak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada akhir 2024. Berdasarkan asumsi itu, pemerintah memperkirakan akan terjadi kenaikan moderat sekitar 0,70 persen pada 2025.

Namun, kondisi riil pada awal masa pemerintahan berubah cukup signifikan. Pemprov NTB menyebut kontraksi di sektor tambang menyebabkan titik awal pertumbuhan ekonomi yang dihadapi pemerintah justru berada pada posisi minus 1,47 persen.

Perubahan kondisi tersebut membuat target awal pertumbuhan ekonomi sulit dicapai sepenuhnya. Meski demikian, pemerintah menilai capaian pertumbuhan 2025 tetap menunjukkan daya tahan ekonomi daerah.

Pemprov NTB menyatakan, berbagai kebijakan diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan sektor non-tambang. Pemerintah juga menilai strategi pembangunan yang berfokus pada pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan penguatan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang menjaga ekonomi NTB tetap bergerak.

Selain itu, pelaksanaan agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi wisata internasional disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi sekaligus menopang visi NTB Makmur dan Mendunia.