Gubernur Iqbal Sisir Warga Miskin Ekstrem di KLU, Pastikan Desa Berdaya Tepat Sasaran
Lombok Utara, NARASIMEDIA.NET – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyisir langsung warga miskin ekstrem di Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (25/2/2026). Dalam kunjungan itu, Iqbal menyerahkan bantuan sembako dan uang tunai, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan Program Desa Berdaya sebagai stimulus penanganan kemiskinan.
Kunjungan tersebut turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Baznas NTB. Iqbal turun langsung melihat kondisi warga, termasuk anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Desa Sigar Penjalin sendiri menjadi salah satu dari 40 desa kategori miskin ekstrem yang disasar Program Desa Berdaya tahun ini. Padahal, desa tersebut berada di kawasan strategis pariwisata Lombok Utara, dengan sejumlah potensi seperti Pantai Sire, deretan vila dan hotel premium, lapangan golf, hingga kebun binatang mini.
“Potensinya besar, tapi tadi saya melihat langsung masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kondisinya memang berat, sehingga perlu intervensi yang kolaboratif dan terorkestrasi,” ujar Iqbal di sela blusukan.
Ia menjelaskan, melalui Program Desa Berdaya, pemerintah provinsi akan melakukan intervensi baik di tingkat desa maupun kepala keluarga (KK). Pendamping desa telah mengidentifikasi potensi dan persoalan utama, termasuk tingginya jumlah anak muda yang belum memiliki mata pencaharian tetap.
Menurutnya, target utama program tersebut adalah memastikan setiap KK memiliki sumber pendapatan tetap dalam waktu satu tahun ke depan. “Harapannya, dalam setahun setiap kepala keluarga sudah mandiri, sudah punya income tetap sebagai tempat bergantung hidupnya. Itu inti penyelesaian kemiskinan,” katanya.
Selain aspek ekonomi, intervensi juga menyasar persoalan pendidikan, pengelolaan sampah, hingga penataan ruang desa. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan stimulus Rp500 juta per desa. Penggunaan anggaran itu, kata Iqbal, harus berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Semua harus bottom up, berbasis identifikasi masyarakat desa itu sendiri. Tugas kepala desa dan pendamping menentukan apa yang bisa jadi pengungkit,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Program Desa Berdaya, lanjutnya, memiliki karakter orkestratif dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah pusat, kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, hingga perguruan tinggi.
“Jangan pernah berpikir mau bekerja sendiri menyelesaikan masalah desa ini, nggak mungkin,” ujarnya saat memberi arahan kepada para pendamping desa. Ia juga meminta pendamping berkolaborasi dengan unsur yang lebih dulu hadir di desa, seperti pendamping PKH, aparat desa, hingga kader posyandu.
Sementara itu, Kepala Desa Sigar Penjalin, Zawil Fadli, berharap intervensi Pemprov NTB dilakukan secara intensif agar persoalan kemiskinan ekstrem di wilayahnya segera teratasi.
“Kami berharap warga kami yang miskin ekstrem bisa diintervensi melalui program-program berdaya, sehingga persoalan kemiskinan di desa kami bisa diselesaikan,” tandasnya.