Pertumbuhan Ekonomi NTB 2025 Jauh dari Target, Pemerhati Kritisi Nihilitas Kinerja Tim Percepatan

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerhati kebijakan publik, Yuni Bourhany, menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 yang dinilainya jauh dari target pembangunan daerah. Berdasarkan data final, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 hanya mencapai 3,22 persen, jauh di bawah target 6 persen sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029.

“Ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara target perencanaan dan realitas ekonomi NTB. Artinya, perencanaan pembangunan tidak disusun berdasarkan kondisi riil ekonomi daerah,” ujar Yuni, Senin (10/2).

Baca Juga : Anomali Demokrasi dan  Permainan Wacana Kekuasaan

Yuni menjelaskan, pada triwulan I-2025, perekonomian NTB bahkan mengalami kontraksi sebesar 2,32 persen (quarter to quarter). Kontraksi tersebut terutama dipicu oleh penurunan tajam aktivitas produksi di sektor pertambangan dan penggalian yang terkontraksi hingga 18,93 persen.

Meski demikian, Yuni mengakui adanya pertumbuhan positif pada sektor industri pengolahan, terutama setelah beroperasinya fasilitas smelter di NTB. Namun, menurutnya, pertumbuhan sektor industri belum mampu mengompensasi pelemahan sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Struktur ekonomi NTB masih sangat rentan. Ketika sektor tambang melemah, ekonomi langsung terguncang. Ini menunjukkan ketergantungan yang belum berhasil diurai,” tegasnya.

Selain itu, Yuni menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi NTB. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi secara berkelanjutan tanpa dukungan kebijakan produktif dari pemerintah daerah.

Baca Juga : Jelang Audit BPK-Perwakilan Provinsi NTB, Percakapan Pegawai Samsat UPPD Panda Bima Beredar, Diduga Bahas Pengondisian Potensi Temuan

Seiring dengan capaian ekonomi 2025 yang telah bersifat final, Yuni menilai pemerintah provinsi harus segera melakukan penyesuaian target dan strategi RPJMD agar lebih realistis dan berbasis data.

“Jangan overconfidence terhadap kondisi NTB hari ini. Pemerintah daerah, khususnya pimpinan, harus memiliki kompas yang jelas dalam mengelola keuangan publik. Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat,” ujarnya.

Yuni juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja tim ahli pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti besarnya anggaran untuk tim ahli yang mencapai sekitar Rp15 juta per orang per bulan, namun tidak diiringi dengan terobosan kebijakan yang dirasakan publik.

“Kalau disebut ahli, seharusnya memberi arah. Kalau digaji negara, harus ada dampak. Tapi yang terlihat justru kemiskinan stagnan, pendidikan tertatih, dan layanan kesehatan masih terseok,” kata Yuni.

Baca Juga : Indikasi Jual Beli Pokir Lintas Dapil, Aktivis Tantang PUPR Buka DIPA

Menurutnya, tim ahli seharusnya menjadi katalisator perubahan, bukan sekadar pelengkap birokrasi. Tanpa kinerja yang terukur dan kontribusi nyata, keberadaan tim ahli justru berpotensi menjadi beban bagi APBD NTB.

“Jabatan tanpa kinerja bukan pengabdian, tapi beban. Jika kondisi ini dibiarkan, masyarakatlah yang akan terus menanggung akibatnya,” pungkas Yuni.