Banjir Dua Hari Usai Kunjungan Gubernur dan Selalu Berulang, Pemerhati Kritisi Solusi yang Masih Tambal Sulam
Sumbawa, NARASIMEDIA.NET – Ruas jalan akses sementara di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, kembali terendam banjir akibat curah hujan tinggi, meski sebelumnya telah ditinjau langsung oleh Gubernur NTB bersama pemerintah provinsi dan kabupaten.
Kabarnya, banjir serupa kerap berulang yang selalu dipicu keterbatasan kapasitas sistem drainase dalam menampung debit air saat musim hujan, sehingga infrastruktur jalan kerap mengalami kerusakan dan harus dibangun ulang secara berkala. Genangan air setinggi 50 hingga 70 sentimeter sempat menghambat akses kendaraan.
Menyikapi hal ini, Pemerhati kebijakan publik, Yuni Bourhany, menilai kembali terjadinya banjir di ruas jalan Desa Batu Bangka hanya dua hari setelah kunjungan Gubernur NTB menunjukkan lemahnya daya guna kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan infrastruktur dasar.
Baca Juga : Pemerhati Beberkan Kecemasan atas APBD NTB 2026: Target PAD Terlampau Optimistis, Basis produktif Rapuh
Menurut Yuni, kunjungan pejabat tinggi negara seharusnya tidak berhenti pada peninjauan lapangan dan pemetaan masalah semata, tetapi diikuti langkah cepat yang bersifat mitigatif. “Jika banjir kembali terjadi dalam waktu sangat dekat setelah kunjungan, itu menandakan belum adanya tindakan nyata yang bisa mengurangi risiko di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah yang mengakui bahwa ruas jalan tersebut berulang kali dibangun ulang karena sistem drainase tidak memadai. Bagi Yuni, kondisi ini merupakan indikator kegagalan perencanaan infrastruktur jangka panjang. “Masalahnya bukan semata teknis, tetapi pada pola kebijakan yang terus mengulang solusi sementara tanpa perbaikan struktural,” katanya.
Yuni menilai penggunaan narasi cuaca ekstrem sebagai penyebab utama banjir tidak bisa terus dijadikan alasan. Menurutnya, pola curah hujan tinggi merupakan fenomena yang berulang dan seharusnya sudah diantisipasi dalam desain infrastruktur. “Ketika hujan rutin disebut tidak terduga, itu justru menunjukkan lemahnya perencanaan berbasis risiko,” ujarnya.
Baca Juga : Target DOB PPS 2026, Asa Provinsi Pulau Sumbawa Dalam Fase Penentuan
Selain itu, ia mengkritik absennya analisis tata ruang dan dampak aktivitas ekonomi berskala besar dalam penjelasan pemerintah. Yuni menekankan bahwa perubahan bentang alam dan intensitas pembangunan di sekitar wilayah aliran air perlu dievaluasi secara terbuka. “Negara tidak bisa hanya fokus pada perbaikan jalan, tanpa mengkaji faktor-faktor struktural yang memperbesar potensi banjir,” katanya.
Dari sisi tata kelola, Yuni melihat koordinasi antarlembaga yang ditampilkan pemerintah masih bersifat formalistik. Banyaknya aktor yang terlibat tidak otomatis berbanding lurus dengan efektivitas penanganan. “Tanpa kejelasan tanggung jawab dan target kinerja, koordinasi hanya akan berakhir pada rapat dan laporan,” ujarnya.
Baca Juga : Akademisi Soroti Sakralisasi Figur Gubernur dan Resiko Distorsi Demokrasi dalam Aksi Bela Miq Iqbal
Ia juga mengingatkan bahwa kecenderungan pemerintah menunda solusi ke agenda jangka panjang berpotensi memperpanjang risiko bagi masyarakat. “Jika setiap kejadian hanya direspons dengan rencana dan evaluasi lanjutan, sementara warga terus terdampak, maka yang terjadi adalah normalisasi kerentanan,” kata Yuni.
Menurut Yuni, tanpa perubahan pendekatan kebijakan yang lebih serius dan berorientasi pada pencegahan, persoalan banjir di ruas jalan tersebut akan terus berulang. “Masalah ini bukan lagi soal alam semata, tetapi soal keberanian pemerintah mengambil keputusan struktural,” pungkasnya. (red)