Target DOB PPS 2026, Asa Provinsi Pulau Sumbawa Dalam Fase Penentuan
MATARAM, NARASIMEDIA.NET — Diskusi awal tahun bertema Prospek Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dan Potensi Kesejahteraan Rakyat digelar di Asrama Mahasiswa Dompu, Kekalik, Mataram, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini dikatakan sebagai ruang konsolidasi awal bagi gerakan rakyat dan pemuda dalam mendorong realisasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Dalam micro seminar tersebut, hadir sebagai narasumber H. Andy Azisi Amin, SE., M.Sc., Pembina Forum Pemuda dan Perjuangan Provinsi Pulau Sumbawa (FP4S) sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia periode 2016–2019, memaparkan bahwa secara objektif Pulau Sumbawa sangat layak menjadi daerah otonomi baru. Ia menilai kelayakan tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga : Akademisi Soroti Sakralisasi Figur Gubernur dan Resiko Distorsi Demokrasi dalam Aksi Bela Miq Iqbal
“Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa justru akan membuat kedua pulau menjadi better off. Lombok akan semakin fokus mengelola sumber dayanya sendiri, sementara Pulau Sumbawa bisa mengoptimalkan potensi besar yang dimilikinya,” ujar Andy.
Ia menyoroti potensi sumber daya alam Pulau Sumbawa yang dinilainya sangat strategis. Keberadaan tambang emas berskala besar menjadi salah satu faktor utama. Saat ini, dua tambang emas terbesar di Indonesia PT Freeport dan PT Amman Mineral menyumbang sekitar 80 persen produksi emas nasional, dengan salah satunya berada di Pulau Sumbawa.
Selain itu, Andy juga menyinggung potensi perusahaan tambang baru, PT Sumbawa Timur Mining (STM) di Dompu, yang dinilai akan memperkuat posisi Pulau Sumbawa sebagai wilayah dengan basis ekonomi sumber daya yang kuat. “Dengan potensi tersebut, tidak berlebihan jika Pulau Sumbawa disebut sebagai pulau emas,” katanya.
Baca Juga : Warga Tambora Beri Kesaksian, Laporan Illegal Logging ke BKPH Tak Pernah Diseriusi
Dalam diskusi tersebut, Andy turut menyampaikan perkembangan terbaru terkait moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan komunikasi langsung dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pemerintah tengah melakukan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.
“Pada Februari ini akan ada sinkronisasi dari 12 lembaga terkait. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran, dan moratorium direncanakan dibuka pada 2026. Ini bukan sekadar janji, karena dukungan anggaran sudah disiapkan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa peluang tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika seluruh elemen pendukung PPS bergerak secara solid. Menurutnya, kekompakan harus terbangun baik di Pulau Sumbawa, di wilayah NTB, maupun di tingkat nasional.
“Yang ingin menjadi provinsi itu banyak, bukan hanya Pulau Sumbawa. Karena itu, kita harus kompakkan gerakan intelektual, gerakan pemuda, dan gerakan rakyat sosial harus saling melengkapi,” tegas Andy.
Baca Juga : Orang Tua Mantan Pegawai BKPH Tambora Ungkap Anaknya Ditegur Pimpinan Saat Amankan Ilegal Logging
Ia berharap mahasiswa dapat mengambil peran strategis sebagai penggerak intelektual dalam perjuangan pembentukan PPS, sekaligus menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara.
Diskusi ini menjadi penanda awal konsolidasi gerakan PPS di tahun 2026, sekaligus menguatkan optimisme bahwa pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan hanya agenda administratif, tetapi juga jalan menuju pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan sekadar soal pemekaran wilayah secara administratif, tetapi bagaimana dua pulau ini bisa sama-sama better off, dengan pembangunan yang lebih fokus dan kesejahteraan rakyat yang lebih merata,” pungkasnya. (red)