Pemerhati Beberkan Kecemasan atas APBD NTB 2026: Target PAD Terlampau Optimistis, Basis produktif Rapuh
Mataram, NARASIMEDIA.NET – DPRD Nusa Tenggara Barat menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total belanja sebesar Rp5,75 triliun dan pendapatan daerah ditargetkan Rp5,64 triliun, sehingga anggaran dirancang defisit Rp111,2 miliar. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11/2025), yang dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pendapatan daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,04 triliun dan transfer dari pemerintah pusat Rp2,48 triliun, sementara defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan netto Rp111,2 miliar yang bersumber dari Silpa dan penerimaan pembiayaan lainnya.
Menyikapi hal ini, Pemerhati kebijakan publik Yuni Bourhany menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB 2026 sebesar Rp3,04 triliun terlalu optimistis jika tidak disertai penguatan basis ekonomi daerah secara struktural.
Baca Juga : Akademisi Soroti Sakralisasi Figur Gubernur dan Resiko Distorsi Demokrasi dalam Aksi Bela Miq Iqbal
Menurut Yuni, struktur ekonomi NTB hingga kini masih bertumpu pada sektor primer dan informal, terutama pertanian rakyat dan pariwisata berbasis musiman. Kondisi ini membuat ruang peningkatan PAD menjadi terbatas apabila hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah.
“Kalau basis ekonominya belum berubah, kenaikan PAD rawan hanya bersumber dari perluasan beban pajak dan retribusi yang justru menekan masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum terlihatnya upaya reformasi sumber PAD baru dalam postur APBD 2026, seperti pengembangan pajak berbasis nilai tambah agroindustri, optimalisasi peran BUMD di sektor pangan, air, dan energi, maupun penguatan rantai pasok pariwisata lokal agar manfaat ekonominya lebih banyak tinggal di daerah.
“Dalam postur APBD 2026, saya belum melihat adanya langkah konkret untuk mereformasi sumber-sumber PAD baru. Misalnya, pengembangan pajak berbasis nilai tambah agroindustri, optimalisasi peran BUMD di sektor pangan, air, dan energi, atau penguatan rantai pasok pariwisata lokal agar manfaat ekonominya benar-benar tinggal di daerah,” ujar Yuni Bourhany.
Baca Juga : Target DOB PPS 2026, Asa Provinsi Pulau Sumbawa Dalam Fase Penentuan
Yuni mengingatkan, tanpa strategi intensifikasi basis ekonomi, target PAD berpotensi bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. “kalau tidak disertai strategi intensifikasi basis ekonomi, target PAD itu cenderung bersifat jangka pendek dan berpotensi rapuh dalam jangka panjang,” katanya.
Belanja Daerah Dinilai Masih Rutinitas stagnatif
Selain soal PAD, Yuni juga mengkritisi arah belanja daerah sebesar Rp5,75 triliun yang disebut berfokus pada pelayanan dasar, daya saing ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Menurutnya, narasi tersebut masih bersifat umum dan belum tercermin dalam desain belanja yang benar-benar transformasional.
Ia menilai tidak terlihat pemisahan yang tegas antara belanja rutin birokrasi dengan belanja yang mendorong produksi, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja.
“NTB punya peluang besar di pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis desa, terlebih pertambangan. Tapi dari postur anggaran yang disampaikan, belum tampak sinyal kuat bahwa belanja diarahkan untuk hilirisasi pengolahan dan penguatan kelembagaan untuk menambah kelipatan nilai komoditas, atau integrasi produksi dengan pasar dan industri,” jelasnya.
Tanpa arah tersebut, Yuni mengingatkan belanja daerah berisiko habis untuk konsumsi birokrasi dan program jangka pendek, tanpa memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil dan kesejahteraan masyarakat. “Tanpa arah kebijakan yang jelas dan berorientasi transformasi, belanja daerah berisiko habis untuk konsumsi birokrasi dan program-program jangka pendek, tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi riil maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” Pungkas Yuni. (Red)