Kesan ‘Eksklusif’ dan Jauh dari Publik Kini Jadi Citra Baru Pemerintahan Iqbal–Dinda

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Bertemu kepala daerah merupakan hal wajar dalam sistem pemerintahan. Ada banyak persoalan yang tak selalu bisa diselesaikan oleh perangkat teknis, sehingga masyarakat biasanya memilih menyampaikannya langsung kepada pemimpin daerah. Namun di NTB, akses untuk bertemu Gubernur dinilai semakin sulit. Sejumlah warga mengeluhkan proses administratif dan protokoler yang dianggap terlalu kaku sehingga banyak aspirasi terhambat.

Salah satu yang merasakan hal itu adalah penggiat pendidikan masyarakat pesisir, Jauhari Tantowi. Anak muda ini membawa nama NTB dan Indonesia Timur ke panggung nasional lewat Apresiasi 16th SATU Indonesia Award. Ia dan Sekolah Pesisir Juang berhasil masuk 10 besar nasional dari lebih dari 17 ribu peserta. Sebuah capaian yang, menurutnya, seharusnya cukup menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog.

Namun, tiga kali Jauhari mengirim surat sejak September hingga Oktober, tak satu pun yang mendapat balasan. “Suratnya bahkan tidak tercatat. Seperti dibuang sebelum sempat dibaca,” ujarnya. Ia menyebut kehilangan kesempatan bertemu bukan semata soal pertemuan itu sendiri, melainkan peluang membangun kolaborasi yang lebih besar untuk pendidikan dan gerakan anak muda di NTB.

Kritik serupa datang dari Muhammad Ramadan, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) wilayah Provinsi  NTB. Ia menilai pola ini menandakan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika anak muda berprestasi saja tidak diberi ruang, bagaimana dengan warga biasa yang ingin menyampaikan keluhan? Ini bukan sekadar soal eksklusivitas, tetapi terkait transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin yang menutup akses publik sebenarnya sedang menjauh dari realitas warganya,” kata Muhammad Ramadhan

Ia menambahkan, pemerintah daerah seolah lupa bahwa ruang publik bukan hanya panggung seremonial, melainkan tempat bertemunya ide dan gagasan. Gubernur, ujarnya, perlu memperbaiki pola komunikasi agar tidak terjebak dalam citra yang tampak hangat di media sosial, tetapi tidak terasa di lapangan.

“Di kanal-kanal digital, Gubernur terlihat dekat dengan masyarakat, mudah tersenyum dan ramah kamera. Namun bagi warga di luar lingkaran dekat pemerintah, surat permohonan audiensi hampir selalu berujung tanpa jawaban. Kontras inilah yang kini memunculkan pertanyaan kolektif mengenai siapa sebenarnya yang bisa benar-benar menemui Gubernur NTB?” Pungkasnya.