Anggota DPRD KSB Kompak Bungkam Soal Mobil Dinas Mewah Ketua Dewan
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET — Polemik pembelian mobil dinas baru untuk Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, terus menjadi polemik sentral. Namun hingga kini, tak satu pun anggota dewan lain bersuara menanggapi kritik masyarakat atas pengadaan kendaraan mewah senilai setengah miliar rupiah tersebut.
Dua anggota DPRD KSB yang dihubungi media, yakni Edi Dwi Prawira dan Muhammad Rizal, termasuk Wakil Ketua DPRD Merliza, memilih enggan memberikan komentar. Ketiganya tak merespons upaya konfirmasi terkait kebijakan pembelian mobil dinas baru jenis Toyota Fortuner GR-S itu, yang disebut-sebut menelan anggaran antara Rp582 juta hingga Rp650 juta, tergantung varian dan fitur.
sebelumnya, Aktivis Pengamat kebijakan publik Yuni Bourhany menilai keputusan itu menunjukkan lemahnya kepekaan pejabat daerah terhadap situasi krisis.
Baca Juga : Ketua DPRD KSB Beli Fortuner Baru, Aktivis Kritisi Mobil Dinas Mewah di Tengah Krisis
“Pembelian mobil dinas seharga lebih dari setengah miliar rupiah jelas menimbulkan pertanyaan etis. Di tengah banyaknya kebutuhan dasar warga, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, keputusan itu tidak mencerminkan prioritas anggaran yang sehat,” ujar Yuni.
Ia menambahkan, meski pengadaan mobil dinas bisa saja sesuai regulasi, namun secara moral langkah tersebut tidak bijak. “Secara administratif mungkin sah, tapi secara etika publik, ini mencederai rasa keadilan sosial. Pejabat publik semestinya memberi teladan kesederhanaan, bukan menonjolkan simbol kemewahan,” tegasnya.
Yuni juga menekankan pentingnya transparansi proses pengadaan, terutama terkait sumber anggaran, dasar kebutuhan, dan urgensi pergantian kendaraan. Ia menilai tanpa justifikasi kuat, pengadaan semacam ini bisa dianggap hanya untuk gengsi jabatan.
Baca Juga : 200 Villa Bodong Dibiarkan, KOMPAS NTB Demo Pemkab Loteng
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Sumbawa Barat belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi publik terkait pembelian mobil dinas tersebut. Kondisi ini kian memperkuat kesan tertutup lembaga legislatif di tengah derasnya kritik masyarakat dan pengawasan publik di media sosial. (red)