Media Kecam Ketidakprofesionalan Pemprov NTB dalam Kerja Sama Publikasi MotoGP
// Surya Gemphar : ‘MotoGP itu bukan agenda sosial, itu event Profit, Tidak Ada Publikasi Gratis !’
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Perwakilan media lokal kembali menyuarakan kekecewaan atas sikap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dinilai tidak profesional dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya media massa.
Pimpinan Redaksi Dinamika Global, Surya Gemphar, menilai ajang internasional sekelas MotoGP semestinya dikelola secara serius dengan prinsip bisnis yang sehat. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dengan media tidak bisa hanya dibingkai dengan jargon “saling mendukung demi kemajuan daerah.”
“Perhelatan sebesar MotoGP itu bukan agenda sosial, melainkan event komersial yang tujuannya profit. Jadi hubungan dengan vendor, termasuk media, seharusnya bersifat business to business (B to B), bukan sekadar jargon kemitraan,” tegas Surya.
Baca Juga : Daya Beli Nyungsep, Ekonom Ragukan Efek MotoGP Mandalika
Ia menambahkan, publikasi media bukanlah sesuatu yang bisa diberikan secara cuma-cuma. Setiap pemberitaan dan liputan memiliki biaya produksi yang tinggi, mulai dari kebutuhan operasional hingga kerja keras tim redaksi dalam meramu sajian berita agar menarik perhatian penonton lokal maupun nasional.
“Tidak ada publikasi yang gratis. Semua media punya beban biaya, dari lapangan sampai ruang redaksi. Apalagi untuk membuat framing yang bisa mendongkrak minat publik, itu menguras SDM dan energi perusahaan media,” sambungnya.
Baca Juga : Dana BTT Rp 484 miliar Tersedot Tanmpa Rincian, DPRD Desak Pemprov NTB Transparan
Surya menekankan, jika pemerintah daerah ingin mendapatkan dukungan publikasi yang maksimal, maka pola kerja sama harus dibangun secara profesional dan adil. Tanpa itu, lanjutnya, hubungan antara pemerintah dan media hanya akan menimbulkan kesan eksploitasi dan mengabaikan realitas bisnis media itu sendiri.
Ia juga menyoroti, sejak perhelatan MotoGP pertama kali digelar pada 2022 hingga memasuki tahun keempat penyelenggaraan, media lokal tidak pernah memperoleh bayaran publikasi dari pemerintah daerah maupun penyelenggara. Ironisnya, di balik absennya apresiasi terhadap kerja media, perputaran uang dari ajang balap dunia tersebut justru mencapai angka triliunan rupiah.
Redaksi NARASIMEDIA.NET