Aktivis Kritisi Program ‘Kartu Sumbawa Barat Maju’, Ingatkan Risiko Timbulnya Passive Cultur 

Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET — Program Kartu Sumbawa Barat Maju yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk 51 ribu kepala keluarga dinilai memiliki sisi positif sekaligus tantangan. Aktivis sosial dan pemerhati pengembangan sumber daya manusia, Yuni Bourhany, menilai kebijakan ini berisiko menciptakan ketergantungan jika tidak dibarengi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Memberi bantuan tentu meringankan beban masyarakat, apalagi bagi kelompok rentan. Tetapi kalau hanya berhenti pada pola subsidi, yang terjadi justru warga bisa terbiasa menunggu bantuan. Ini yang saya sebut berpotensi melemahkan daya mandiri masyarakat,” ujar Yuni, Jumat (19/9).

Baca Juga : Problema Pengangkatan 14.077 P3k Pemkab Bima, Aktivis Kritisi Alokasi Anggaran Habis Hanya Untuk Belanja Gaji Pegawai

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengaitkan program bantuan tersebut dengan agenda pemberdayaan yang lebih produktif. Yuni mencontohkan, setiap penerima manfaat sebaiknya juga mendapat pelatihan keterampilan atau akses modal usaha mikro. Dengan begitu, kartu bantuan tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, melainkan batu loncatan menuju kemandirian.

“Kalau pemerintah serius menekan angka kemiskinan, maka program sosial harus dipadukan dengan penguatan kapasitas ekonomi. Misalnya dengan pelatihan wirausaha, teknologi pertanian, atau membuka akses pasar bagi produk lokal,” ucapnya.

Baca Juga : Dugaan Mega Korupsi Alat Peraga SMK, MAKI NTB Bongkar Skema RAB Pabrikan, Temukan Cashback 30–35 Persen dari Pabrikan

Yuni juga menyoroti aspek pendidikan dalam implementasi KSB Maju. Dari target 14 ribu sasaran, baru sekitar 8 ribu warga yang menerima manfaat di bidang pendidikan. Menurutnya, capaian ini menunjukkan masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah.

“Sekolah gratis atau beasiswa itu bagus, tapi jangan hanya berhenti di angka partisipasi. Yang penting juga kualitas pendidikan dan penguatan soft skills, agar anak-anak kita punya daya saing. Kalau tidak, kita hanya menghasilkan lulusan tanpa bekal yang cukup,” katanya.

Baca Juga : Ironi DBHCT : Pemerintah Sedot Triliunan Dari Cukai Tembakau, Petani Dipaksa Bertahan Tampa Subsidi

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan data penerima benar-benar tepat sasaran. Evaluasi dan transparansi, kata Yuni, menjadi kunci agar bantuan tidak salah alamat.

“Bantuan harus menyasar mereka yang paling membutuhkan, bukan sekadar mengejar angka penyaluran,” tegasnya. (red)