Problema Pengangkatan 14.077 P3k Pemkab Bima, Aktivis Kritisi Alokasi Anggaran Habis Hanya Untuk Belanja Gaji Pegawai
// “Dengan kinerja yang belum maksimal, penambahan beban sebesar ini bisa memperburuk situasi, alokasi anggaran pembangunan daerah terpangkas, subsidi masyarakat kelas bawah tersita”
Bima, NARASIMEDIA.NET – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengangkat sebanyak 14.077 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menuai kritik. Meski dinilai memberi kepastian bagi ribuan tenaga honorer, namun beberapa pihak menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan beban baru bagi daerah.
Aktivis NTB, Yuni Bourhany, menilai langkah ini harus ditinjau lebih hati-hati karena seluruh pembiayaan gaji dipastikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, hal ini akan membawa beberapa konsekuensi serius, terutama bagi masyarakat kelas bawah dan masa depan program pembangunan daerah.
“Kalau seluruh gaji PPPK ini ditanggung APBD, otomatis ruang fiskal daerah akan tertekan. Bukan tidak mungkin program-program strategis yang menyentuh langsung masyarakat kecil, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun layanan dasar, justru terpangkas,” kata Yuni, Senin (16/9/2025).
Yuni menilai, salah satu dampak yang paling terasa adalah berkurangnya alokasi anggaran untuk masyarakat kelas bawah. Ia mencontohkan, kebutuhan mendasar seperti subsidi pertanian, bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, hingga penanganan stunting bisa tergeser oleh beban belanja pegawai.
“Dalam kondisi kemiskinan Bima yang masih cukup tinggi, kebijakan ini justru bisa memperlebar jurang ketidakadilan. Rakyat kecil yang seharusnya jadi prioritas, bisa saja dikorbankan,” tegasnya.
Selain itu, Yuni juga mengingatkan risiko jangka panjang terhadap keberlangsungan program pembangunan daerah. Dengan lebih dari 14 ribu pegawai baru, Pemkab Bima akan dihadapkan pada pembengkakan anggaran rutin setiap tahun.
Baca Juga : Polemik Gedung DPRD NTB: Renovasi Rp76 Miliar, Usulan Bangun Baru Capai Rp200 Miliar
“Belanja pegawai akan membesar secara permanen. Ini artinya ruang untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program kesehatan, maupun inovasi daerah menjadi sangat terbatas. Padahal, Bima masih butuh banyak pembenahan,” ujarnya.
Yuni juga menyoroti bahwa kinerja Pemkab Bima hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, baik dalam penurunan angka kemiskinan, kualitas pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan.
“Dengan kinerja yang belum maksimal, penambahan beban sebesar ini bisa memperburuk situasi. Ada kekhawatiran pengangkatan PPPK hanya jadi kebijakan populis tanpa diimbangi perbaikan kualitas birokrasi,” tambahnya.
Baca Juga : Ditengah Efisiensi, Gaji Anggota DPRD KSB Dikabarkan Naik, Ketua Dewan Pilih Tak Berkomentar
Menurut Yuni, pengangkatan honorer menjadi PPPK memang memberi kepastian bagi ribuan tenaga kerja, namun pemerintah daerah seharusnya menyiapkan peta jalan yang jelas agar tidak mengorbankan kebutuhan publik lainnya.
“Yang paling penting adalah keseimbangan. Jangan sampai kepastian untuk tenaga honorer justru dibayar mahal dengan tertundanya hak-hak masyarakat luas,” pungkasnya. (feb)