Polemik Gedung DPRD NTB: Renovasi Rp76 Miliar, Usulan Bangun Baru Capai Rp200 Miliar
MATARAM, NARSIMEDIA.NET – Usulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke pemerintah pusat terkait pembangunan kembali gedung DPRD NTB menuai pertanyaan soal efisiensi anggaran. Pasalnya, terdapat perbedaan signifikan antara kebutuhan renovasi sebesar Rp76 miliar dengan usulan pembangunan baru mencapai Rp200 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin, menyebut pemerintah pusat ditawari dua opsi: merenovasi atau membangun ulang gedung yang terbakar. “Kalau yang usulan pembangunan baru sekitar Rp200 miliar,” katanya.
Dalam perhitungannya, renovasi gedung DPRD hanya membutuhkan Rp76 miliar, dengan rincian Rp70 miliar untuk gedung utama dan Rp6 miliar untuk gedung sekretariat. Angka itu hampir tiga kali lipat lebih kecil dibandingkan pembangunan baru.
Sadimin menuturkan, pembangunan gedung baru diusulkan setinggi empat lantai dengan fasilitas basement parkir serta desain tahan gempa. Menurutnya, struktur gedung lama yang dibangun tahun 1990-an hanya mampu menahan guncangan 6–7 megathrust, sementara isu yang berkembang menyebut potensi gempa bisa mencapai 8,5 magnitudo.
“Kalau diperbaiki pun harus dilakukan perkuatan atau peningkatan kapasitas untuk gempa. Harus ada modifikasi di kajian-kajian tertentu supaya bisa menahan gempa,” ujarnya.
Baca Juga : Gedung DPR, Bahasa Simbolik, dan Wacana Rp200 Miliar Pemprov NTB
Meski demikian, Sadimin mengakui sebagian struktur gedung masih cukup kuat. Lantai satu dan dua bisa direnovasi, sementara lantai tiga mengalami kerusakan parah akibat kebakaran. Namun, Pemprov NTB lebih mendorong pembangunan ulang agar kualitas gedung bisa ditingkatkan sesuai standar ketahanan gempa terbaru.
Sampai saat ini, Dinas PUPR NTB belum merilis hasil assessment resmi terkait nilai kerugian akibat kebakaran. Sadimin hanya menyebut, tim masih melakukan perhitungan dan enggan membeberkan estimasi kasar. (red)