PT AMNT Terancam Lumpuh Total, Diskriminasi Pekerja Lokal Dan Masalah Lingkungan Picu Wacana Aksi Blokade oleh Masyarakat Sumbawa

Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET – Ketegangan sosial-ekonomi meningkat di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Masyarakat lokal menyatakan siap menggelar aksi blokade jalan pada Senin, 16 Juni 2025, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada warga setempat oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Aksi massa ini akan difokuskan di tiga titik strategis di sekitar Kantor Camat Maluk. Warga mengaku frustrasi karena merasa dipinggirkan dalam proyek-proyek yang berlangsung di wilayah mereka sendiri.

“Kami tidak akan beri toleransi. Karyawan yang bukan orang lokal, yang tidak bisa bahasa Sumbawa, tidak akan bisa lewat,” tegas Yuni Bourhany, Koordinator Aksi dan aktivis perempuan Sumbawa Barat.

Dalam pernyataannya, massa aksi menyampaikan tiga tuntutan utama kepada PT AMNT dan pemerintah: Tenaga kerja lokal harus diakomodasi secara adil dan proporsional; Pelaku usaha lokal, termasuk Agus Tono, harus kembali dilibatkan dalam kerja sama proyek dan Masyarakat lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Isu ketenagakerjaan menjadi pemicu utama kemarahan warga, dilain sebab, dampak aktivitas tambang terhadap lingkungan juga menjadi sorotan serius. Kerusakan ekosistem, pencemaran air, serta disrupsi sosial dianggap tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat.

“Kami merasa seperti tamu di tanah sendiri. Ini bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal harga diri dan hak hidup yang layak,” ujar Yuni.

Berbeda dari aksi sebelumnya, Yuni dan Masyarakat berencana melakukan sweeping terhadap kendaraan dan simbol-simbol milik perusahaan secara damai namun tegas. Menurut Ketua Asosiasi Tambang Rakyat, Dahlan, aksi ini akan berjalan tertib namun efektif dalam melumpuhkan operasional PT AMNT.

“Kami tidak akan berorasi panjang. Kami langsung sweeping atribut perusahaan. Semua simbol AMNT akan disapu bersih. Kami pastikan operasional lumpuh total,” tegasnya.

Selain blokade, warga juga memperingatkan akan menarik dukungan terhadap berbagai relaksasi izin dan fasilitas yang tengah diajukan oleh perusahaan ke pemerintah. Menurut mereka, pembiaran atas ketimpangan ini akan memperburuk ketegangan antara perusahaan dan komunitas lokal.

“Jika AMNT tetap abai, jangan harap ada dukungan terhadap relaksasi. Kami siap dorong penolakan izin secara terbuka,” kata Yuni menutup pernyataannya. (*)