Prabowo Bebaskan Kuota Impor, Ini deret Ancaman Bagi Industri Domestik
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk menghapus kuota impor terhadap sejumlah komoditas penting guna menghilangkan hambatan perdagangan dan menciptakan sistem yang lebih terbuka. Ia menilai, kebijakan penunjukan pihak tertentu untuk melakukan impor selama ini menjadi penghalang distribusi dan keadilan pasar.
“Siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh lah, itu tidak boleh lah,” ujar Prabowo dalam sarasehan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
Namun, wacana ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan yang menilai penghapusan kuota impor berpotensi merusak ketahanan industri dan pertanian nasional.
DPR: Risiko Banjir Produk Asing dan Ancaman PHK
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri, terutama jika pemerintah tidak melakukan mitigasi risiko secara matang. Ia menyoroti kemungkinan membanjirnya produk-produk dari negara maju seperti Amerika Serikat yang berpotensi menggempur pasar domestik.
“Ini bisa mengancam industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan baik,” ujarnya, Rabu, 9 April 2025.
Anggia menambahkan, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, gejolak ekonomi global, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi harus menjadi perhatian utama. Ia menekankan perlunya antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal apabila sektor produksi nasional terganggu oleh lonjakan impor.
Indef: Gelombang Impor Bisa Jadi ‘Tsunami Ekonomi’
Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho. Ia menyatakan, jika kebijakan ini dijalankan tanpa kontrol dan regulasi yang ketat, maka akan menjadi ancaman besar bagi industri nasional yang tengah rapuh.
“Kalau sekarang lepas rem, gelombang barang murah bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” ujar Andry.
Menurutnya, sektor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik sudah mengalami gelombang PHK akibat tekanan ekonomi global. Pembukaan impor secara bebas dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ini dan memicu gelombang PHK lanjutan. Selain itu, ia memperingatkan bahwa banjir produk impor murah juga dapat menurunkan minat investasi, karena pasar domestik tak lagi kondusif bagi pembangunan industri.
Akademisi: Penghapusan Kuota Bertentangan dengan Swasembada
Pandangan kritis juga datang dari akademisi Universitas Andalas (Unand), Syafruddin Karimi. Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan Prabowo dengan janji-janji politiknya yang selama ini mengedepankan kedaulatan pangan dan penolakan terhadap neoliberalisme.
“Sulit dipercaya Presiden Prabowo yang dikenal vokal menolak dominasi asing justru ingin membuka keran impor selebar-lebarnya,” katanya.
Syafruddin menilai, penghapusan kuota impor, terutama untuk komoditas strategis seperti beras, gula, dan kedelai, akan mengancam ekosistem pertanian nasional. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal pasokan, tetapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.
“Jika pasar dibanjiri produk asing, petani kehilangan insentif menanam, harga jatuh, dan dalam jangka panjang, kita akan kehilangan fondasi kedaulatan pangan,” ujarnya.
Menurutnya, alih-alih membuka impor tanpa batas, pemerintah seharusnya fokus pada reformasi sektor pertanian melalui teknologi, infrastruktur, dan perlindungan terhadap produk lokal, demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.