BPKAD dan BKD NTB Uji Coba Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Tata Kelola Keuangan Efektif
MATARAM, NARASIMEDIA.NET || Pemerintah Provinsi NTB luncurkan uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam rangka peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan. Uji coba ini dilakukan oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Keuangan Daerah (BKD) NTB, sebagai percontohan di lingkup Pemprov NTB. Kegiatan berlangsung di Gedung Utama PT Bank NTB Syariah, Mataram (4/11/2024).
BACA JUGA : Pemerintah Indonesia Blokir Iphone 16, Kemenperin Akan Sanksi Marketplace yang berani pasarkan
Kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Bank NTB Syariah, yang sebelumnya telah ditandatangani langsung oleh Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, dan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, pada 30 Oktober 2024.
Plt Kepala BPKAD NTB, Ervan Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PT Bank NTB Syariah dalam implementasi KKPD. Ia menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam bidang keuangan daerah. “Dengan KKPD, kami berharap dapat mencegah korupsi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan,” ujar Ervan.
BACA JUGA : PLN dan Pemerintah Daerah Lakukan Optimalisasi Jaringan Listrik 3 Desa di Kabupaten Bima
Ervan menambahkan, Pemprov NTB mendukung penuh penerapan KKPD di seluruh OPD. Ia menargetkan pada tahun 2025 seluruh OPD di NTB dapat menerapkan sistem ini secara menyeluruh.
Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, menjelaskan bahwa Bank NTB Syariah telah memulai inisiatif ini sejak tahun lalu untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien. Ia juga menegaskan bahwa Bank NTB Syariah terus menunjukkan kinerja positif sejak menjadi Bank Umum Syariah (BUS) enam tahun lalu, dengan pertumbuhan yang berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional. (REDAKSI)