Belanja Negara Rp1.791 Triliun, Pemerintah Didorong Jadikan APBN Mesin Ekonomi Kuartal III
JAKARTA, NARASIMEDIA.NET – Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara 56,9 persen dari pagu APBN 2026 dan tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Irman Faiz, menilai percepatan realisasi belanja pemerintah pusat dapat menopang permintaan domestik dalam jangka pendek, terutama pada kuartal III 2026.
“Kebijakan fiskal diperkirakan memberikan dorongan pertumbuhan paling kuat pada kuartal III 2026. Percepatan eksekusi belanja pemerintah pusat seharusnya menopang permintaan domestik dalam jangka pendek,” kata Irman berdasarkan kajian Bank Danamon di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja negara secara keseluruhan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu APBN. Realisasi tersebut tumbuh 17,1 persen secara tahunan.
Dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.791,5 triliun, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp912,4 triliun atau 60,4 persen dari pagu. Komponen ini tumbuh 33 persen secara tahunan.
Sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp879,1 triliun atau 53,6 persen dari pagu, tumbuh 25,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta percepatan belanja tersebut tetap memperhatikan efisiensi dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama memasuki periode akhir tahun.
“Sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026, Jumat (18/9/2026).
Sejumlah komponen belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan cukup besar. Belanja barang hingga akhir Agustus tercatat Rp389 triliun atau 55,1 persen dari pagu dan tumbuh 67,5 persen secara tahunan. Sementara belanja modal mencapai Rp159,8 triliun atau 56,3 persen dari pagu, tumbuh 14,3 persen. Belanja modal tersebut digunakan antara lain untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan serta irigasi.
Di sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN 2026. Penerimaan tersebut tumbuh 25,4 persen secara tahunan.
Penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun atau 59,8 persen dari target dan tumbuh 24,1 persen. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp435,1 triliun atau 94,8 persen dari target, tumbuh 41,7 persen secara tahunan.
Dengan pendapatan dan belanja tersebut, APBN hingga akhir Agustus mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Suahasil menyebut posisi fiskal tersebut masih terkendali.
“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif on-track,” kata Suahasil.
Irman memperkirakan belanja nominal pemerintah masih akan tetap besar hingga akhir tahun. Namun, pertumbuhan belanja secara tahunan berpotensi lebih moderat pada kuartal IV karena basis realisasi belanja pada akhir 2025 relatif tinggi.
Sementara itu, Tim Riset Ekonomi Bank Mandiri menilai ruang fiskal pemerintah hingga akhir 2026 masih memadai. Keseimbangan primer per Agustus tercatat surplus Rp154 triliun, meningkat sekitar tujuh kali lipat dibandingkan Rp22,2 triliun pada Agustus 2025.
Dengan demikian, percepatan realisasi belanja pemerintah pada kuartal III menjadi salah satu instrumen yang dinilai dapat menopang permintaan domestik, dengan catatan eksekusinya tetap diarahkan pada belanja yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat.