SiLPA NTB Rp431 M, DPRD Desak Iqbal Evaluasi OPD
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengevaluasi serius organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki realisasi belanja rendah.
Desakan itu disampaikan setelah SiLPA dalam APBD Perubahan 2026 mencapai lebih dari Rp431 miliar. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan SiLPA 2024 yang tercatat sebesar Rp167,68 miliar.
Anggota Banggar DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, menilai besarnya SiLPA menunjukkan masih adanya persoalan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Besarnya SiLPA ini mengindikasikan masih belum optimalnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program. Sehingga kualitas perencanaan, penganggaran, dan eksekusi APBD perlu terus ditingkatkan agar anggaran lebih efektif mendukung pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Hasbullah.
Menurut Banggar, tingginya SiLPA tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk efisiensi anggaran. Dewan menilai angka tersebut juga perlu dibaca sebagai indikator yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pada sejumlah OPD.
Hasbullah menyebut sejumlah OPD masih mencatat realisasi belanja di bawah 90 persen. Di antaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar 64 persen, DP3AP2KB 79,19 persen, RSUD Provinsi NTB 85,14 persen, DPMPTSP 85,74 persen, dan Dinas Kesehatan 87,84 persen.
Atas kondisi tersebut, Banggar meminta Pemprov NTB menjadikan kemampuan mengendalikan SiLPA sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi pimpinan OPD.
“Dengan begitu, kepala dinas bertanggung jawab penuh atas ketepatan jadwal dan kualitas penyerapan anggaran. Pengelolaan anggaran harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Banggar juga meminta Pemprov NTB menyajikan analisis SiLPA secara rinci berdasarkan OPD dan sumber dana. Pemprov diminta membedakan SiLPA yang berasal dari efisiensi dengan SiLPA yang muncul akibat program yang tidak terlaksana.
Selain SiLPA, Banggar menyoroti tindak lanjut temuan BPK RI. Dari total temuan senilai Rp18,14 miliar, penyelesaiannya disebut baru mencapai 24,50 persen.
Dewan juga meminta Pemprov NTB memperbaiki tata kelola aset daerah yang nilainya mencapai Rp14,35 triliun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan penjelasan berbeda mengenai tingginya SiLPA tersebut.
Menurut Iqbal, besarnya SiLPA bukan semata-mata disebabkan oleh perencanaan program yang tidak matang. Sebagian besar penumpukan dana, kata dia, dipicu dinamika transfer pemerintah pusat yang masuk ke kas daerah pada penghujung tahun anggaran.
Dengan demikian, angka SiLPA tersebut perlu dilihat berdasarkan sumber dan penyebabnya, termasuk membedakan dana yang belum sempat direalisasikan akibat waktu transfer dengan anggaran yang tidak terserap karena persoalan pelaksanaan program.