Anggaran Brida NTB Naik Rp1,47 Miliar, DPRD Tagih Hasil Riset yang Berdampak ke Rakyat
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti arah riset dan inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB seiring usulan kenaikan pagu anggaran sebesar Rp1,479 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPRD NTB bersama Brida, Kamis (27/8/2026), dewan tidak hanya membahas penambahan anggaran, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana hasil penelitian Brida telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pagu Brida diusulkan naik dari Rp11,013 miliar menjadi Rp12,493 miliar.
Tambahan terbesar, yakni Rp1,456 miliar, dialokasikan untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan sebesar Rp956,3 juta, termasuk dukungan penelitian perguruan tinggi swasta di NTB dan Kajian Desa Berdaya bersama Litbang Kompas.
Sementara Rp500 juta lainnya dialokasikan untuk Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, meminta tambahan anggaran tersebut tidak hanya berujung pada bertambahnya dokumen penelitian.
“Tambahan anggaran tentu diharapkan tidak hanya menghasilkan laporan penelitian, tetapi juga menghasilkan inovasi, kebijakan, teknologi, atau model pemberdayaan yang dapat digunakan masyarakat,” ucap Fikri.
Fikri juga mempertanyakan sejauh mana Brida telah menghasilkan riset yang mampu menjawab persoalan konkret di NTB.
Salah satu yang disorot adalah persoalan kebencanaan, terutama setelah kebakaran yang terjadi di kawasan Desa Adat Sade, Lombok Tengah.
“Mitigasi bencana seperti apa yang bisa ditawarkan Brida ketika terjadi bencana seperti di Desa adat Sade kemarin?” tanya Fikri.
Ia juga mempertanyakan jumlah riset yang telah dihasilkan Brida serta berapa banyak di antaranya yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Fikri, riset daerah semestinya tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan, termasuk untuk menjawab persoalan kemiskinan di NTB.
DPRD Minta Riset Berujung Produk
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H. Hasbullah Mu’is alias Konco, juga menekankan pentingnya hasil konkret dari program riset dan inovasi Brida.
Ia meminta riset diarahkan pada produk yang dapat digunakan masyarakat, terutama untuk mendukung ketahanan pangan.
Salah satu contoh yang disorot adalah pengembangan prototipe peralatan pertanian yang dapat membantu meningkatkan produktivitas petani.
“Produk Brida harus memberikan dampak konkret di masyarakat,” pintanya.
Konco juga mendorong perubahan paradigma pengelolaan riset daerah. Menurutnya, keberhasilan riset tidak cukup diukur dari banyaknya penelitian yang dihasilkan, tetapi harus memiliki rantai manfaat yang jelas, mulai dari identifikasi persoalan, penelitian, pembuatan prototipe atau rekomendasi kebijakan, inkubasi, pendampingan hingga penerapan di masyarakat.
Dengan tambahan anggaran lebih dari Rp1,47 miliar dalam Perubahan APBD 2026, sorotan DPRD kini mengarah pada manfaat setiap rupiah yang dialokasikan untuk penelitian.
“Dengan tambahan anggaran lebih dari Rp1,47 miliar dalam Perubahan APBD 2026, tantangan Brida bukan lagi sekadar bagaimana anggaran tersebut dapat diserap, melainkan bagaimana setiap rupiah anggaran penelitian dapat dikonversi menjadi pengetahuan, inovasi, kebijakan, produk, dan perubahan nyata bagi masyarakat NTB,” pungkasnya.