Tambang Tumbuh 30,57 Persen, Aktivis Lingkar Tambang Soroti Ketimpangan Manfaat bagi Akar Rumput

MATARAM, NARASIMEDIA.NET –Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 7,41 persen secara tahunan (yoy) pada Triwulan II 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sorotan terutama diarahkan pada tingginya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 30,57 persen, sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 3,72 persen.

Data BPS Triwulan II 2026 menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi NTB dengan kontribusi 4,18 poin terhadap pertumbuhan. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi terbesar dalam struktur perekonomian NTB, yakni 56,19 persen, tumbuh jauh lebih rendah.

Aktivis Perempuan Masyarakat lingkar tambang, Yuni Bourhany, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, tingginya angka pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka pertumbuhan 30,57 persen di atas kertas itu bagus. Tapi pertanyaannya, apakah ibu-ibu di pasar, buruh, dan UMKM merasakan? Data konsumsi rumah tangga 3,72 persen memberi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan belum sampai ke dapur rumah tangga,” ujar Yuni di Mataram.

Yuni mengatakan ketergantungan ekonomi NTB terhadap sektor pertambangan bukan persoalan baru. Menurutnya, ketika sektor tambang tumbuh, kinerja ekonomi daerah ikut terdorong, tetapi ketika sektor tersebut mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi NTB juga dapat ikut tertekan.

“Ini bukan soal menolak tambang. Ini soal keadilan. Kalau mesin pertumbuhannya tambang, maka transmisinya harus sampai ke manusia. Caranya cuma satu investasi serius pada SDM,” tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Perempuan dan pemuda, khususnya yang berada di wilayah lingkar tambang, dinilai perlu mendapat akses terhadap pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, Yuni meminta pemerintah memperkuat UMKM dan ekonomi rumah tangga dengan membangun rantai pasok lokal. Dana dan aktivitas ekonomi dari sektor ekstraktif, menurut dia, semestinya turut menciptakan peluang bagi usaha perempuan, koperasi, warung, jasa, dan produk lokal.

Ia juga mendorong pemerintah lebih transparan dalam mengukur dampak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah dinilai perlu melihat indikator kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), Gini Ratio, serta pengeluaran per kapita di setiap kabupaten/kota.

“Jangan sampai kita bangga dengan pertumbuhan 7,41 persen tapi anak-anak masih stunting, perempuan masih kesulitan akses kerja layak, dan daya beli tidak naik. Angka harus punya wajah manusia,” kata Yuni.

Yuni mengajak DPRD, akademisi, serikat buruh, dan organisasi perempuan ikut mengawal kebijakan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi NTB tidak berhenti sebagai capaian statistik, tetapi memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.