Rapim Pemprov NTB, Gubernur Iqbal Benahi Manajemen ASN hingga Kesiapsiagaan Bencana
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mulai membenahi tata kelola pemerintahan dengan menitikberatkan pada manajemen talenta ASN, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, kesiapsiagaan bencana, serta pemulihan Desa Adat Sade pascakebakaran.
Agenda tersebut dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin Gubernur Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2026). Rapim diikuti para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro dan direktur rumah sakit lingkup Pemprov NTB.
Salah satu fokus pembahasan ialah persiapan penerapan manajemen talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026. Sistem ini akan digunakan untuk memetakan kompetensi, pengalaman, rekam jejak dan prestasi ASN sekaligus menyesuaikan kebutuhan pegawai antarperangkat daerah.
Iqbal meminta ASN aktif memperbarui data kompetensi dan prestasi masing-masing karena data tersebut akan menjadi dasar pemetaan serta pengembangan karier.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” kata Iqbal.
Menurut dia, penerapan manajemen talenta juga menjadi bagian dari strategi menghadapi keterbatasan fiskal. Pemprov NTB tidak hanya dituntut menambah anggaran, tetapi harus mampu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang tersedia.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” ujarnya.
Rapim juga menyoroti koordinasi dan pengawasan internal. Iqbal meminta seluruh perangkat daerah memperkuat komunikasi serta pengendalian sejak awal agar potensi persoalan dapat segera diketahui dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” katanya.
Satgas Kebencanaan NTB Disiapkan
Evaluasi penanganan gempa M7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) turut menjadi agenda rapat. Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam merespons bencana tersebut mendorong Pemprov NTB menyiapkan Satgas Kebencanaan NTB.
Satgas akan memiliki personel dan pembagian tugas yang dipetakan sejak awal, mencakup logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum hingga penanganan pengungsian. Satgas akan ditetapkan melalui keputusan gubernur dan menjalani simulasi secara berkala setiap enam bulan.
Dengan skema tersebut, satgas diharapkan dapat langsung diaktifkan ketika bencana terjadi tanpa harus kembali menyusun struktur personel dan pembagian tugas dari awal.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Iqbal.
Pemulihan Sade Libatkan Masyarakat Adat
Selain pembenahan birokrasi dan kesiapsiagaan bencana, Rapim membahas pemulihan Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdampak kebakaran.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam proses pemulihan. Pemerintah tetap berperan memberikan pendampingan dan pengawasan.
Iqbal menegaskan rekonstruksi Sade tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan kembali bangunan yang rusak. Pemulihan harus mempertahankan karakter arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” ujar Iqbal.
Menurutnya, pemulihan harus dilakukan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, namun tetap menjaga keaslian kawasan adat tersebut.
Rangkaian agenda dalam Rapim itu menunjukkan arah pembenahan pemerintahan NTB tidak hanya menyasar struktur birokrasi, tetapi juga pengelolaan ASN, koordinasi lintas perangkat daerah, kesiapan menghadapi bencana hingga respons pemerintah terhadap persoalan masyarakat.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Iqbal.