Pemkab Sumbawa Barat dan BPS Resmi Mulai Sensus Ekonomi 2026
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat resmi memulai rangkaian Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kick off sensus ditandai dengan kegiatan pembukaan dan sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, dan dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, serta awak media.
Dalam sambutannya, Bupati Amar Nurmansyah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan menggambarkan kondisi riil di lapangan agar arah pembangunan dapat ditentukan secara tepat.
“Tanpa data yang akurat, arah pembangunan ekonomi akan sulit ditentukan secara tepat. Kita perlu mengetahui sektor usaha yang berkembang, sektor yang perlu diperkuat, hingga sektor yang membutuhkan perhatian khusus,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas pendataan.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Ni Ketut Alit Rahayu Handayani, menjelaskan bahwa SE2026 merupakan salah satu instrumen penting dalam menyediakan basis data ekonomi nasional yang komprehensif. Data yang dihimpun akan digunakan untuk memetakan struktur dan karakteristik usaha di berbagai sektor ekonomi.
Menurutnya, hasil sensus akan menjadi salah satu fondasi dalam mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ni Ketut mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dan pelaku usaha, untuk turut membantu menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pendataan, salah satunya keengganan sebagian masyarakat untuk memberikan informasi karena khawatir terhadap kerahasiaan data pribadi.
Karena itu, BPS memastikan seluruh data yang diperoleh dari responden akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi,” kata Ni Ketut.