Aliansi PPS Kabupaten Bima Akan Gelar Aksi di Jalur Bandara
Kabupaten Bima, NARASIMEDIA.NET – Aliansi Perjuangan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Bima memastikan akan menggelar aksi damai di kawasan Uma Me’e atau Simpang Tiga menuju Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima pada 2 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan kepada pemerintah pusat agar segera memberikan kepastian terkait pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ketua Aliansi PPS Kabupaten Bima, Samudra Putra, SH, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa yang menilai aspirasi pemekaran selama ini belum mendapatkan kepastian politik dari pemerintah pusat.
“Ini bukan hanya terjadi di Bima. Di Poto Tano juga teman-teman dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa akan turun aksi. Artinya masyarakat kembali bersuara karena terlalu lama diabaikan,” ujar Samudra dalam keterangannya.
Menurut dia, lokasi aksi dipilih karena merupakan jalur strategis menuju bandara yang dinilai merepresentasikan pentingnya perhatian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.
Aliansi PPS menilai wacana pemekaran Pulau Sumbawa telah diperjuangkan selama bertahun-tahun oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh daerah, mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga masyarakat sipil. Namun hingga kini, aspirasi tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Selain menuntut kepastian pemekaran, massa aksi juga menyoroti ketimpangan pembangunan di Pulau Sumbawa, terutama terkait infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerataan anggaran pembangunan.
Mereka menilai pemekaran wilayah diperlukan sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumbawa.
Aliansi PPS menegaskan aksi yang akan digelar berlangsung secara damai dan tetap memperhatikan keamanan serta ketertiban masyarakat. Massa aksi juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga kondusivitas selama penyampaian aspirasi berlangsung.
“Aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Kami tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Samudra.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait rencana aksi maupun tuntutan percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.