Orang Tua Mantan Pegawai BKPH Tambora Ungkap Anaknya Ditegur Pimpinan Saat Amankan Ilegal Logging
Foto : Ilustrasi (ist)
Mataram, NARASIMEDIA.NET — Setelah munculnya tudingan aliran dana dari PT AWB ke BKPH Tambora, redaksi kembali menerima laporan baru terkait dugaan pembiaran aktivitas ilegal logging di kawasan hutan Tambora. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang warga berinisial J, orang tua dari mantan pegawai BKPH Tambora yang pernah bertugas pada 2022.
Menurut penuturan J, anaknya sempat melakukan upaya penghentian aktivitas ilegal logging saat masih bekerja di BKPH Tambora. Namun, langkah tersebut justru berujung pada teguran dari pimpinan internal. J mengungkapkan, anaknya dipanggil langsung oleh Kepala BKPH Tambora, Andang Makhadir, S.Hut., M.Inov, setelah menghentikan aktivitas pembalakan liar tersebut.
“saat itu anak saya sempat mendapati aktivitas ilegaloging saat patroli di taman nasional gunung tambora, herannya, ia dipanggil oleh kepala BKPH dan diminta agar tidak lagi melakukan tindakan seperti itu. Saya juga sempat dihubungi oleh yang bersangkutan,” ujar J kepada redaksi.
Baca Juga : Benang Merah Deforestasi Tambora Mencuat, Masyarakat Ungkap Dugaan Aliran Dana PT AWB ke BKPH Tambora
Lebih lanjut, J menuturkan bahwa di lapangan, anaknya juga menghadapi klaim dari para pelaku ilegal logging yang menyatakan telah mengantongi izin dari pimpinan BKPH Tambora. Klaim tersebut, kata J, membuat anaknya saat itu heran, mengingat lokasi ilegaloging yang masuk dalam wilayah konservasi.
“Masalah ini bermula ketika anak saya melakukan pengamanan aktivitas ilegal logging. Namun para pelaku justru mengatakan bahwa mereka sudah mendapat izin dari atasannya,” kata J, menceritakan pengalaman anaknya.
J menilai praktik tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Ia juga mengaitkan dugaan pembiaran itu dengan informasi sebelumnya mengenai aliran dana dari PT AWB ke BKPH Tambora yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum masyarakat. “Itu sudah lama, kabar soal dugaan jatah ke pihak tertentu sudah beredar sejak dulu,” ujarnya.
Baca Juga : Babak Baru Polemik Pokir Siluman DPRD NTB, Pelapor Sebut Gubernur Punya Peran Struktural
pernyataan ini merupakan tanggapan J dari berita kami sebelumnya yang berjudul “Benang Merah Deforestasi Tambora Mencuat, Masyarakat Ungkap Dugaan Aliran Dana PT AWB ke BKPH Tambora.” Menurut J, praktik tersebut bukanlah hal baru dan diduga telah terjadi sejak lama. ”Andang diduga punya jatah di perusahaan dari dulu” komentarnya singkat.
Atas dasar itu, J mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk segera mencopot Kepala BKPH Tambora dan meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan menyeluruh. “Sebagai pihak yang mengetahui persoalan ini sejak lama, saya mendesak Gubernur dan APH agar mencopot dan menyelidiki kasus ini secara tuntas,” tegasnya.
Baca Juga : Polemik PT AWB Makin Pelik, Mantan Kades Tambora Beberkan Keresahan Sosial selama keberadaan perusahaan
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPH Tambora maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi atas tudingan yang disampaikan masyarakat tersebut.