Akademisi Dorong Tambang Rakyat Sebagai Skema National Gold Reserve
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Imam Wahyudin, mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan tambang rakyat sebagai bagian dari penguatan cadangan emas nasional melalui skema pengelolaan berbasis Koperasi Merah Putih.
Gagasan tersebut disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk dikaji dan dijadikan bahan pertimbangan kebijakan strategis bagi Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga : Kejati NTB Dalami Dugaan Korupsi Reklamasi Amahami, Belasan Saksi Dipanggil
Imam menilai, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, emas semakin penting sebagai cadangan strategis negara. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar dari tambang emas rakyat yang tersebar di berbagai daerah, namun hingga kini belum dikelola secara legal dan terintegrasi dalam kebijakan nasional.
“Penertiban tambang ilegal memang penting, tetapi perlu diimbangi dengan solusi legalisasi dan pemberdayaan. Banyak tambang rakyat berskala kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun terjebak dalam status ilegal akibat keterbatasan akses perizinan,” kata Imam dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).
Ia menawarkan model pengelolaan tambang rakyat melalui Koperasi Merah Putih, dengan koperasi desa sebagai pemegang izin secara kolektif. Dalam skema tersebut, negara berperan sebagai pengendali, pengawas, sekaligus pembeli hasil tambang rakyat.
Menurut Imam, pendekatan ini tidak hanya bertujuan menekan praktik tambang ilegal, tetapi juga memungkinkan penguatan cadangan emas nasional secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, tambang rakyat yang terorganisir dinilai lebih mudah diawasi, terutama dari aspek lingkungan, karena berskala kecil dan tersebar.
“Negara mendapatkan emas sebagai cadangan strategis, sementara masyarakat memperoleh kepastian hukum dan peningkatan kesejahteraan. Ini merupakan bentuk gotong royong antara negara dan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujarnya.
Ia menambahkan, usulan tersebut sejalan dengan agenda nasional pemerintah, seperti penguatan hilirisasi, pengembangan koperasi desa, kedaulatan sumber daya alam, dan keadilan sosial. Imam berharap Kemenko Marves dapat melakukan kajian lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna menindaklanjuti gagasan ini sebagai salah satu opsi kebijakan nasional. (*)