Maraknya Migrasi dan Eksploitasi Jadi Alarm Serius, Aktivis Desak Kebijakan Afirmatif Untuk Angkatan Kerja Lokal Lingkar Tambang
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET — Aktivis pemerhati masyarakat lingkar tambang Yuni Bourhany mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB, hingga Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera membuka dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Desakan ini menguat menyusul minimnya serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang, yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya migrasi kerja dan berbagai kasus eksploitasi TKI/TKW asal Pulau Sumbawa.
Yuni menilai, keterbatasan akses kerja di daerah lingkar tambang telah mendorong masyarakat, terutama perempuan dan generasi usia produktif, memilih jalur migrasi kerja yang tidak jarang berujung pada praktik perdagangan orang, eksploitasi, hingga kekerasan yang tidak manusiawi.
“Ketika ruang hidup dan ekonomi masyarakat menyempit akibat konsesi tambang, sementara akses kerja lokal sangat terbatas, maka migrasi menjadi pilihan terpaksa. Ini bukan semata persoalan individu, tapi kegagalan kebijakan negara dalam melindungi warganya,” ujarnya, Selasa, (6/1)
Baca Juga : Polemik PT AWB Makin Pelik, Mantan Kades Tambora Beberkan Keresahan Sosial selama keberadaan perusahaan
Ia menyoroti sejumlah kasus yang belakangan mencuat, mulai dari perempuan asal Kabupaten Sumbawa Barat yang dijanjikan pekerjaan layak di Bali, namun justru diarahkan menjadi pekerja seks komersial, hingga TKW asal Kabupaten Sumbawa Besar yang bekerja di Arab Saudi tanpa kejelasan jenis pekerjaan, mengalami penganiayaan, dan eksploitasi berkepanjangan.
Kasus lain yang tak kalah memprihatinkan dialami seorang TKW asal KSB yang semula dijanjikan bekerja di Turki, namun justru dialihkan ke Libya dan kembali mengalami perlakuan tidak manusiawi. Menurut Yuni, rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara keterbatasan lapangan kerja lokal dengan meningkatnya kerentanan migrasi angkatan kerja.
“Masyarakat lingkar tambang seharusnya menjadi prioritas dalam serapan tenaga kerja. Fakta bahwa perusahaan besar beroperasi di daerah ini, namun masyarakat justru terdorong menjadi pekerja migran dengan risiko tinggi, adalah ironi pembangunan,” tegasnya.
Baca Juga : Sulit Kerja di Daerah, Perempuan Sumbawa Besar Terjebak Eksploitasi di Timur Tengah
Yuni dalam hal ini mendesak pemerintah untuk tidak lagi bersikap pasif terhadap persoalan ini. Ia menilai terdapat sejumlah celah kebijakan yang secara rasional bisa ditempuh untuk membuka lapangan kerja lokal, mulai dari pengetatan kebijakan kewajiban serapan tenaga kerja lokal, penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri tambang, hingga optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang benar-benar berorientasi pada penciptaan kerja.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah lingkar tambang agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada sektor migrasi kerja. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga industri turunan pertambangan dinilai dapat menjadi alternatif lapangan kerja yang berkelanjutan.
Baca Juga : Keluarga Ungkap Dugaan Eksploitasi TKW Asal Sumbawa Barat, Dijanjikan ke Turki Namun Dikirim ke Libya
“Kami mendesak pemerintah pusat, gubernur NTB, dan Pemda Sumbawa Barat untuk duduk satu meja, mengevaluasi pola pengelolaan tambang, dan memastikan keberpihakan nyata kepada masyarakat lingkar tambang. Jangan sampai tambang hadir, tapi warganya justru terusir secara ekonomi,” katanya.
Aktivis juga meminta agar setiap perpanjangan izin operasi perusahaan tambang disertai dengan evaluasi ketat terhadap komitmen penyerapan tenaga kerja lokal dan dampak sosial yang ditimbulkan. Tanpa langkah konkret, mereka khawatir kasus-kasus eksploitasi pekerja migran asal Pulau Sumbawa akan terus berulang.
“Ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, tapi soal martabat dan perlindungan warga negara,” pungkasnya.