Aktivis kritisi pengangkatan 14 Ribu P3K Bima : ‘Bima Tak Butuh Gimmick P3K, Tapi Strategi Serius Tarik Investor’
Bima, NARASIMEDIA.NET – Menyikapi pengangkatan 14.077 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Ketua Komunitas Pemuda Kreatif Bima, Aris Al Bima, menilai kebijakan itu menimbulkan bias seolah menjadi indikator keberhasilan. Padahal, menurut Aris, ukuran keberhasilan pemimpin justru terletak pada kemampuan menarik investasi dan menghadirkan modal dari luar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau sekadar membagi-bagi kursi P3K, tukang parkir pun bisa. Pemimpin itu seharusnya menciptakan birokrasi pemikir, yang mampu jadi magnet bagi investor sehingga uang dari luar masuk, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi bergerak,” tegas Aris dalam wawancara.
Pengangkatan 14.077 P3K itu, kata Aris, justru berpotensi membebani fiskal daerah. Jika setiap P3K digaji Rp300.000 per bulan, dalam setahun anggaran yang harus disiapkan mencapai sekitar Rp50,6 miliar. “Ini ironis, uang daerah dihabiskan untuk belanja rutin, bukan untuk menciptakan iklim ramah investasi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
Aris menilai kebijakan tersebut kental nuansa populis seolah pengangkatan massal adalah wujud komitmen keadilan sosial padahal pada praktiknya hanya mempertebal birokrasi tanpa orientasi pada kinerja. “Kalau semua dipusatkan pada pegawai negeri, lalu bagaimana nasib petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil? PAD kita minim, subsidi untuk sektor produktif menyusut,” katanya.
Baca Juga : Polemik Gedung DPRD NTB: Renovasi Rp76 Miliar, Usulan Bangun Baru Capai Rp200 Miliar
Ia juga mengkritik program “Selasa Menyapa” yang menurutnya lebih bersifat seremonial dan bagian dari upaya mempertahankan elektabilitas. “Menyerap aspirasi itu tugas DPR. Kalau eksekutif turun ke desa lalu setiap desa mengajukan atensi, itu bicara anggaran lagi. Dengan PAD yang minim, ini bisa jadi bumerang,” jelas Aris.
Aris mengatakan pemimpin saat ini harus mulai memikirkan bagaimana mempermudah perizinan, menyiapkan insentif bagi investor, memperbaiki infrastruktur dasar, dan mengarahkan belanja daerah untuk program yang mampu menggerakkan usaha lokal. “Indikator keberhasilan pemimpin itu bukan jumlah P3K, tapi bagaimana kepala daerah bisa membawa uang dari luar, membuka lapangan kerja, dan menjadikan Bima ramah investasi. Itu baru ukuran nyata,” pungkasnya. (red)