Sisi lain Senggigi, Ekspedisi Kemanusiaan Bersama NTB Care
Senggigi, NARASIMEDIA.NET – Pemandangan kontras terlihat saat media kami bersama tim NTB Care mengunjungi salah satu pemukiman bernama Dusun Gunung Kameh Senin (25/8), yang berjarak satu kilometer ke atas dari lereng bukit senggigi. Kunjungan kami sekaligus untuk meninjau kondisi anak dari salah seorang warga yang sebelumnya telah menjalani operasi bibir sumbing melalui bantuan NTB Care.
Jauh dari gemerlap kafe, bar, restoran, dan vila mewah di kawasan bawah, Di atas bukit, kehidupan warga jauh dari layak. Untuk menuju dusun kami harus meminta izin kepada satpam vila agar bisa mengakses jalan vila yang lebih layak.
Ironisnya, lokasi bukit yang strategis sebagian besar sudah dikuasai investor. Sejumlah akses menuju desa pun terhambat karena lereng-lereng bukit mayoritas telah diprivatisasi pemilik vila.
Baca Juga : Ditengah Evisiensi, Aktivis Perempuan Kritisi Rakor Pemprov NTB di Vila Mewah Sembalun
Di tengah maraknya privatisasi lahan untuk kepentingan investor, warga justru harus berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar.
“Sudah setahun ini kami tidak mendapat aliran air bersih. Untuk kebutuhan MCK sehari-hari, kami hanya mengandalkan air hujan. Kalau musim kemarau, terpaksa kami harus turun menggotong air dari bawah bukit,” tutur Rahmad Zikri Ilias, warga yang anak mendapat bantuan dari NTB Care operasi bibir sumbiung.
Upaya warga untuk meminta bantuan juga belum membuahkan hasil. Beberapa kali proposal diajukan untuk pengadaan air bersih dan perbaikan akses jalan, namun selalu kandas. “Berkali-kali kami ajukan, jawabannya selalu tidak ada anggaran,” tambahnya.
Padahal, bukit Senggigi dikenal memiliki nilai strategis. Dari ketinggian, kawasan ini menyajikan pemandangan menawan, termasuk panorama sunset yang menjadi daya tarik bagi investor. Tidak heran, lahan-lahan di sekitarnya kerap ditawar dengan harga tinggi.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Lahan strategis dikhawatirkan menjadi sasaran praktik manipulasi dokumen, sehingga masyarakat lokal semakin disudutkan. Hal ini dikatakan oleh aktivis sosial NTB Care, Yuni Bourhany.
“Pemerintah daerah jangan sampai lebih mementingkan investor sementara warga lokal justru diabaikan. Hak masyarakat adat harus dijaga, jangan sampai mereka kehilangan akses terhadap lahan dan fasilitas dasar hanya karena kepentingan investasi,” tegas Yuni.
Ia menekankan, pemerintah semestinya hadir memberi solusi, bukan membiarkan warga di perbukitan bertahan dalam kondisi sulit. “Jangan terlalu sibuk melayani investor. Warga lokal butuh air bersih, akses jalan, dan perhatian. Mereka bagian dari pemilik sah wilayah ini,” ujarnya.
Sejumlah warga mengaku sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas lahannya. “Ya, kami sudah memiliki SHM atas tanah ini,” ujar salah seorang warga.
Baca Juga : Terseret Kasus Penipuan Proyek, Bupati dan Pejabat Loteng Tak Kunjung Bersuara
Meski begitu, mereka tetap diliputi rasa khawatir. Kasus-kasus penggusuran akibat dugaan manipulasi dokumen dinilai bisa saja menyingkirkan mereka kapan saja. “Kami hanya takut ada upaya manipulatif yang bisa merugikan kami. Harapan kami sederhana, semoga bisa hidup tenang dan negara hadir melindungi kami,” pungkasnya. (Febrian)