Aktivis Perempuan NTB Nilai Beras Murah Polda NTB Tak Layak Konsumsi “Jangan Beri Rakyat Pangan yang Kalian Sendiri Tak Mau Makan”
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Perum Bulog Kanwil NTB menuai kritik dari aktivis perempuan NTB, Yuni Bourhany. Ia menilai kualitas beras yang dibagikan dalam program tersebut tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.
“Tolong sampaikan kepada Pak Kapolda, hentikan program penyaluran beras yang kualitasnya tidak layak konsumsi. Beras yang dibagikan kemarin sangat keras, meskipun sudah dimasak berulang kali dengan tambahan air. Jangan sampai rakyat diberi bahan pangan yang bahkan kalian sendiri tidak mau makan. Kalau memang niat membantu masyarakat, berikanlah yang layak,” kata Yuni, Jumat (22/8/2025).
Baca Juga : Bea Cukai NTB Diduga Bisniskan Rokok Sitaan, Dijual Murah di Kios-Kios
Ia menekankan, bantuan sosial semestinya memiliki standar kelayakan dari segala sisi. artinya, masyarakat miskin berhak memperoleh pangan yang layak dan setara, bukan komoditas yang disalurkan hanya karena stok mendekati masa kedaluwarsa. Pola penyaluran seperti ini, menurutnya, kerap ditemukan dalam praktik gerakan sosial yang mengatasnamakan pasar murah.
Sebelumnya, Polda NTB bersama Bulog mengumumkan telah menyalurkan lebih dari 70 ton beras kepada warga melalui program GPM hingga Kamis (14/8/2025). Wakapolda NTB Brigjen Hari Nugroho menjelaskan kegiatan itu digelar serentak di 31 titik wilayah Polda, Polres, dan Polsek.
Baca Juga : Terseret Kasus Penipuan Proyek, Bupati dan Pejabat Loteng Tak Kunjung Bersuara
“Hari ini target kami 25 ton beras. Selain beras, kami juga sediakan minyak goreng dan gula dengan harga di bawah pasar. Semua berkat kerja sama dengan Bulog,” kata Brigjen Hari. Ia menambahkan, distribusi beras murah dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penimbunan.
Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, menyebut beras yang dijual di GPM dipatok di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp58 ribu per 5 kilogram. Rizal menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah untuk menjaga stok beras dan menstabilkan harga hingga akhir tahun. (*)