Ekonomi KSB Tumbuh 28,34 Persen, tetapi Pengangguran 3,84 Persen dan Keparahan Kemiskinan Tertinggi di NTB
SUMBAWA BARAT, NARASIMEDIA.NET – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mencapai 28,34 persen pada triwulan II 2026. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam indikator ketenagakerjaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) KSB pada Agustus 2026 sebesar 3,84 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tercatat 3,03 persen.
Di sisi lain, data terbaru indeks keparahan kemiskinan yang tersedia untuk perbandingan seluruh kabupaten/kota NTB masih menunjukkan KSB berada pada posisi tertinggi, yakni 0,647 berdasarkan Susenas Maret 2025.
Berdasarkan data BPS NTB, pertumbuhan ekonomi KSB pada triwulan I 2026 mencapai 49,57 persen secara tahunan (year-on-year). Pada triwulan II 2026, pertumbuhannya tercatat 28,34 persen.
Meski masih tumbuh tinggi, angka tersebut menunjukkan laju pertumbuhan tahunan pada triwulan II lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pengangguran KSB Tertinggi Kedua di NTB
Persoalan ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi KSB.
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, TPT KSB tercatat 3,84 persen.
Angka tersebut menempatkan KSB pada posisi kedua tertinggi di NTB setelah Kota Mataram sebesar 4,98 persen. Berikutnya Kota Bima 3,30 persen dan Lombok Tengah 3,18 persen.
Sementara kabupaten lainnya mencatat TPT lebih rendah, yakni Lombok Barat 2,93 persen, Lombok Timur 2,85 persen, Sumbawa 2,74 persen, Dompu 2,58 persen, Lombok Utara 2,48 persen, dan Kabupaten Bima 2,10 persen.
Dengan TPT 3,84 persen, tingkat pengangguran KSB berada 0,81 poin persentase di atas rata-rata provinsi.
Data ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi KSB yang tinggi masih perlu diuji dari sisi kemampuan menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja.
Keparahan Kemiskinan Tertinggi di NTB
Persoalan pemerataan kesejahteraan juga terlihat dari indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Berdasarkan tabel BPS NTB hasil Susenas Maret 2025, indeks keparahan kemiskinan atau P2 KSB mencapai 0,647. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di NTB.
Sebagai pembanding, indeks P2 Lombok Timur tercatat 0,614, Lombok Utara 0,599, Kabupaten Sumbawa 0,351, Lombok Tengah 0,311, dan Lombok Barat 0,187.
Adapun rata-rata indeks keparahan kemiskinan NTB sebesar 0,360.
Indeks P2 mengukur ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kesenjangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin.
Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 KSB tercatat 2,170, lebih tinggi dibandingkan rata-rata NTB sebesar 1,756.
Indikator tersebut menggambarkan bahwa persoalan kemiskinan di KSB tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan di antara kelompok tersebut.
Sementara itu, angka kemiskinan KSB berdasarkan Susenas Maret 2025 tercatat 10,98 persen, turun dari 12,23 persen pada 2024.
Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, tingginya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan menunjukkan masih adanya persoalan kesejahteraan yang perlu ditangani.
Ketergantungan Tambang Masih Dominan
Tingginya pertumbuhan ekonomi KSB pada 2026 juga perlu dibaca berdasarkan struktur pembentuk ekonominya.
Dalam keterangannya pada 9 November 2026, Bupati Sumbawa Barat Amar Nurmansyah mengakui sektor pertambangan masih mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Amar menyebut kontribusi sektor pertambangan mencapai sekitar 68 persen. Sementara industri pengolahan yang juga berkaitan erat dengan aktivitas pertambangan menyumbang sekitar 14 hingga 16 persen terhadap PDRB.
“Fakta PDRB kita sangat dominan dari sektor tambang, angkanya sampai 68 persen, kemudian ada pengolahan dan pengolahan ini pun tidak jauh dari tambang yang angkanya sekitar 14-16 persen memengaruhi PDRB kita,” kata Amar.
Menurutnya, dari rata-rata perputaran PDRB KSB sekitar Rp22 triliun per tahun, sektor nonpertambangan baru memberikan kontribusi sekitar 22 persen.
Pemerintah daerah, kata Amar, akan terus mendorong penguatan sektor ekonomi di luar pertambangan agar struktur perekonomian KSB tidak terlalu bergantung pada satu sektor.
Ia juga menyampaikan harapan agar angka kemiskinan KSB dalam dua tahun ke depan dapat turun hingga di bawah 10 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan dua sisi pembangunan KSB. Di satu sisi, daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada 2026. Namun, di sisi lain, ketergantungan terhadap pertambangan masih besar, tingkat pengangguran berada di atas rata-rata provinsi, dan data kemiskinan terakhir menunjukkan indeks keparahan tertinggi di NTB.
Komparasi data tersebut menunjukan angka pertumbuhan ekonomi belum signifikan representatif menunjukan keberhasilan pemerintah daerah mengurangi problema klasik sosioekonomi masyarakat jika angkatidak mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor nonpertambangan, serta memperbaiki kondisi kelompok masyarakat miskin juga menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan.