Enam Bulan Laporan Dugaan Penggelapan Dana Nasabah Bank NTB Belum Jelas, Rudi Purtomo Siapkan Gugatan Praperadilan terhadap Polres Dompu
DOMPU, NARASIMEDIA.NET – Penanganan laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah yang menyeret PT Bank NTB Syariah di Polres Dompu kembali dipersoalkan. Setelah melayangkan somasi kepada Kapolres Dompu pada 9 Oktober 2026, pelapor Rudi Purtomo kini menyatakan akan menempuh gugatan praperadilan terhadap kepolisian.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas keberatan Rudi terhadap penanganan laporan bernomor STTP/354/III/2026/SPKT/Res.Dompu/Polda NTB, tertanggal 27 Maret 2026. Menurutnya, selama lebih dari enam bulan, laporan tersebut belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan proses hukum.
Melalui pernyataan terbarunya pada 12 November 2026, Rudi menyampaikan bahwa pengaduan kepada Ombudsman RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah dilakukan. Ia juga menyebut akan segera mengajukan praperadilan terhadap Polres Dompu.
“Dalam KUHP baru penundaan penanganan perkara (undue delay) dimungkinkan untuk digugat di pengadilan,” kata Rudi kepada redaksi.
Rudi sebelumnya mengirimkan somasi kepada Kapolres Dompu. Ia meminta penjelasan tertulis mengenai perkembangan dan hambatan penanganan laporan yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan substantif.
Ia mengaku telah mengirimkan permohonan kepastian hukum kepada Polres Dompu pada 22 September 2026 melalui pos. Namun, hingga somasi diterbitkan, ia menyatakan belum menerima jawaban resmi secara tertulis.
Respons yang diterimanya, menurut Rudi, hanya berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atau Penyidikan (SP2HP) berkode A1 ke-3 yang dikirim penyidik melalui WhatsApp pada 28 September 2026.
“Masak meneliti laporan sampai setengah tahun?” cetusnya saat menyampaikan keberatan tersebut kepada redaksi.
Rudi juga menyebut telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain rekening koran, akad kredit, dan surat telaah indikasi pidana dari Kejaksaan Negeri Dompu.
Melalui somasinya, ia meminta kepolisian menjelaskan secara tertulis alasan belum adanya perkembangan yang dinilainya substantif. Ia juga mendesak agar dilakukan gelar perkara untuk memperoleh kejelasan apakah laporan tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan sesuai ketentuan hukum.
Pilih Jalur Pengawasan, Tak Ingin Blokir Jalan
Dalam pernyataan terbarunya, Rudi turut menjelaskan alasan dirinya memilih jalur pengaduan kelembagaan dibandingkan aksi demonstrasi atau pemblokiran jalan.
Ia mengatakan para korban dalam persoalan dana nasabah Bank NTB Syariah sebenarnya dapat menggelar aksi demonstrasi berulang kali di depan Polres Dompu maupun kantor bank. Namun, menurutnya, mereka memilih tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.
“Kami para korban Bank NTB Syariah bukan tidak bisa blokir jalan, atau menggelar mimbar ber-jilid-jilid di Polres atau di kantor bank tersebut. Tetapi kami tidak ingin mengganggu kepentingan umum,” tulis Rudi.
Ia menyebut pengaduan kepada lembaga pengawas merupakan langkah yang dinilainya lebih efektif untuk meminta pertanggungjawaban institusi atas penanganan laporan masyarakat.
“Yaitu mengirim surat pengaduan ke atasan dari atasan mereka. Ombudsman, Kompolnas, serta Polda NTB,” ujarnya.
Rudi juga menyampaikan kritik terhadap penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan yang menghambat keadilan bukan hanya tindakan pelaku kejahatan, tetapi juga dugaan perilaku oknum di dalam institusi.
“Musuh sebenarnya keadilan itu bukan pelaku kejahatan, tetapi oknum-oknum nakal di dalam setiap institusi,” tulisnya.
Di sisi lain, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi Polres Dompu mengenai keberatan Rudi, termasuk alasan laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkannya.
Pihak Bank NTB Syariah juga belum memberikan keterangan mengenai substansi dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah yang menjadi dasar laporan tersebut.