Risiko Stabilitas Pemerintahan Prabowo Pascapengunduran Diri Gibran
JAKARTA, NARASIMEDIA.NET – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi membawa konsekuensi politik lebih luas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Persoalannya tidak hanya menyangkut pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia, tetapi juga konfigurasi dukungan politik, hubungan antarelite, hingga kesinambungan arah kebijakan pemerintahan.
Sejumlah pengamat dan pakar politik menilai dinamika tersebut perlu dibaca dalam konteks hubungan politik yang mengantarkan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Gibran tidak hanya menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi tersebut, tetapi juga merepresentasikan dukungan politik keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memiliki pengaruh dalam kemenangan pasangan itu.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026) membenarkan kabar pengunduran diri Gibran. Saat dikonfirmasi, ia menjawab, “Betul.”
Budi Arie juga menyatakan surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma. Konfirmasi tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sehari sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam keterangan Istana, Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat tersebut untuk menghadapi dinamika hukum yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Risiko perubahan konfigurasi politik
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai pengunduran diri Gibran dapat membawa pengaruh cukup besar terhadap pemerintahan Prabowo.
Dikutip dari hasil wawancara dengan DW, Trubus mengaitkan pengaruh tersebut dengan peran Gibran dalam kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024.
“Jika Gibran jadi mengundurkan diri saat ini, maka bisa membawa pengaruh cukup besar dalam pemerintah Prabowo,” ujar Trubus.
Menurut dia, posisi politik Gibran tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuatan yang mengantarkan Prabowo ke kursi presiden. Trubus juga melihat adanya kegamangan apabila Prabowo harus melanjutkan pemerintahan tanpa Gibran sebagai wakil presiden.
Pandangan Trubus tidak berhenti pada persoalan hubungan politik. Ia juga menyinggung kemungkinan perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
“Ada kebijakan-kebijakan yang diambil tanpa melibatkan Gibran,” katanya.
Trubus mencontohkan perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Gibran lebih menekankan pelibatan publik, masyarakat yang membutuhkan, serta pengelolaan melalui sekolah dan guru. Sementara itu, Prabowo disebut lebih memilih pelaksanaan program melalui mitra.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu catatan yang dikemukakan Trubus ketika membahas konsekuensi politik apabila Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan.
Stabilitas politik dan penyelesaian konstitusional
Berbeda dengan kekhawatiran mengenai dampak politik jangka panjang, Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, melihat pengunduran diri sebagai jalan yang dapat meredakan ketegangan politik.
Lili menilai langkah tersebut dapat mencegah polemik berkembang melalui proses pemakzulan yang berpotensi membuat situasi politik semakin keruh.
“Saya kira, sikap Gibran yang mengajukan untuk mengundurkan diri tersebut sesuatu yang baik dan elegan. Suasana menjadi kondusif, tidak gaduh,” kata Lili dikutip dari media indonesia.
Ia menjelaskan, apabila pengunduran diri benar-benar diproses, konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR.
Pandangan Lili memperlihatkan sisi lain dari dinamika tersebut. Di satu sisi, pengunduran diri dapat mengurangi ketegangan politik yang berkembang. Di sisi lain, proses pengisian jabatan tetap membutuhkan penyelesaian sesuai ketentuan konstitusi.
Sementara itu, Senior Fellow Maarif Institute, Abd Rohim Ghazali, mengingatkan agar persoalan Gibran tidak diselesaikan semata-mata melalui kompromi kekuasaan atau tekanan politik.
“Kita tidak boleh membiarkan persoalan ini diselesaikan melalui tekanan politik, kompromi kekuasaan, ataupun transaksi antarelite,” ujar Rohim dikutip dari DW.
Menurut Rohim, apabila Gibran memilih mengundurkan diri, hak tersebut harus dihormati dan diproses sesuai konstitusi. Sebaliknya, jika terdapat dasar untuk pemberhentian, mekanisme pemakzulan juga harus berjalan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa persoalan mendasarnya adalah memastikan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. DPR, menurut dia, harus menjalankan fungsi konstitusionalnya dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai instrumen pertarungan politik.
Tekanan parlemen belum menjadi perkara yang selesai
Dinamika pengunduran diri Gibran juga berlangsung ketika tekanan politik di DPR menguat. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).
Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa usulan HMP melibatkan anggota dari delapan fraksi.
Pengamat politik Yunarto Wijaya, sebagaimana dikutip dari DW, menilai pilihan mundur lebih terhormat bagi Gibran dibandingkan menghadapi proses politik di DPR yang berpotensi berujung pada pemakzulan.
Sementara itu, Rohim Ghazali menekankan bahwa baik jalur pengunduran diri maupun pemakzulan harus tetap berada dalam koridor konstitusi. Dua jalur tersebut tidak boleh dipertukarkan hanya untuk menyelesaikan persoalan politik.
Ujian bagi pemerintahan Prabowo
Rangkaian pernyataan para pakar tersebut memperlihatkan setidaknya tiga persoalan yang perlu diperhatikan dalam perkembangan pemerintahan Prabowo.
Pertama, kemungkinan perubahan konfigurasi dukungan politik setelah Gibran tidak lagi berada dalam posisi Wakil Presiden. Kedua, kesinambungan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, terutama jika terdapat perbedaan pendekatan di antara aktor-aktor yang sebelumnya berada dalam satu pasangan politik. Ketiga, kepastian konstitusional mengenai proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden.