NTB Miliki 68 Blok Tambang Rakyat, Baru 16 Kantongi Dokumen Pengelolaan
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 68 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebar di lima kabupaten/kota. Namun, sejauh ini dari keseluruhan wilayah tersebut, baru 16 blok yang telah memiliki dokumen pengelolaan wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, saat menerima kunjungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka studi tiru tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kantor Gubernur NTB, Kamis (20/8/2026).
Dari 68 blok WPR tersebut, 16 blok yang telah memiliki dokumen pengelolaan tersebar di lima kabupaten/kota. Rinciannya, lima blok di Kabupaten Lombok Barat, tiga blok di Kabupaten Sumbawa Barat, tiga blok di Kabupaten Sumbawa, empat blok di Kabupaten Dompu, dan satu blok di Kabupaten Bima.
Dengan demikian, sekitar 23,5 persen dari keseluruhan 68 blok WPR telah memiliki dokumen pengelolaan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Dari 68 itu, 16-nya sudah menetapkan dokumen pengelolaannya oleh pemerintah pusat yaitu ada 5 di Lombok Barat, 3 di KSB, 3 di Sumbawa, 4 di Dompu, dan 1 di Bima,” jelas Samsudin.
Penetapan dokumen pengelolaan 16 blok WPR tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB.
21 Koperasi Ajukan Izin, Baru Tiga Kantongi IPR
Dalam proses penataan pertambangan rakyat, Pemprov NTB juga mencatat sebanyak 21 koperasi telah mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dari jumlah tersebut, baru tiga koperasi yang telah ditetapkan memperoleh izin.
Pemprov NTB masih menyiapkan sejumlah tahapan lanjutan untuk mendukung proses legalisasi pertambangan rakyat. Tahapan tersebut meliputi penyusunan dokumen reklamasi dan pascatambang, sosialisasi kepada masyarakat, pembagian blok, serta verifikasi dan validasi koperasi yang akan menjadi pengelola.
Samsudin menjelaskan, penerbitan IPR tidak hanya menyangkut legalitas kegiatan pertambangan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya mineral di daerahnya.
“Target utama dari IPR adalah untuk menyelesaikan illegal mining yang terjadi yang oleh masyarakat. Sehingga kalau usul-usul terkait dengan masyarakatnya betul-betul masyarakat setempat, harus dipastikan itu,” ujar Samsudin.
Menurut dia, proses penerbitan izin tersebut membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Di antaranya Dinas ESDM, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah kabupaten/kota.
Legalitas Tambang Harus Diikuti Perlindungan Lingkungan
Di sisi lain, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menekankan bahwa penataan pertambangan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan tidak boleh mengabaikan kondisi lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Kita tidak memungkiri bahwa sumber penghasilan dari tambang cukup membantu dari fiskal di masing-masing daerah. Tetapi tentunya kita juga tidak ingin daerah yang subur dan sangat terjaga ini tidak bisa kita warisi pada generasi selanjutnya,” kata Indah.