DPRD NTB Telusuri Temuan Anomali Pokir Rp120 Miliar

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Inspektorat memberikan penjelasan terbuka terkait hasil reviu anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) dewan senilai Rp120 miliar yang tidak dapat direalisasikan. Persoalan ini mencuat setelah evaluasi terhadap sejumlah program pokir menemukan ketidaksesuaian dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir mengatakan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Inspektorat untuk meminta penjelasan mengenai hasil reviu tersebut. Menurut Muzihir, anggaran pokir yang dipersoalkan telah tercantum dalam dokumen APBD dan melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

“DPRD melalui Banggar, sudah menjadwalkan pada minggu ini, untuk bertemu dengan Kepala Inspektorat guna meminta penjelasan soal review dana pokir senilai Rp120 miliar yang hingga kini belum bisa dikerjakan tersebut. Semoga bisa ada kabar secepatnya,” ujar Muzihir, dikutip dari suarantb.

Sementara itu, Inspektur NTB Budi Herman sebelumnya menjelaskan bahwa penataan anggaran pokir dilakukan berdasarkan hasil reviu Inspektorat setelah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian tahapan pengusulan, alokasi lintas daerah pemilihan (dapil), hingga kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi lapangan.

Budi menyebut total anggaran pokir yang dihapus dalam APBD murni dan APBD perubahan mencapai Rp120 miliar. Namun, penghapusan tersebut tidak berarti seluruh program pokir dihentikan. Program dalam APBD murni 2026 yang telah berjalan tetap dapat diselesaikan, sedangkan pelaksanaannya akan diaudit setelah proses pekerjaan tuntas.

Perkembangan berikutnya, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya menyatakan menerima penghentian pokir yang terindikasi anomali. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Kan hasil reviu Inspektur terhadap pokir-pokir yang anomali di-stop. Gak apa-apa, kita setuju, komitmen kita untuk menegakkan regulasi, menjalankan regulasi yang ada. Yang anomali di-stop, yang tidak anomali ya harusnya tetap jalan,” ujar Wirajaya, sebagaimana dikutip dari detikBali (26/10/2026).

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair juga menyatakan bahwa penghapusan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi KPK yang diteruskan melalui reviu Inspektorat. Ia mengatakan program yang tidak memenuhi kriteria disepakati untuk tidak dilanjutkan pada tahun anggaran 2026.