Beras Subsidi di NTB Masuk Pengawasan Ketat, Bulog Batasi Alokasi RPK Dua Ton per Pekan
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Salah satunya Bulog mulai membatasi alokasi beras maksimal dua ton per pekan untuk setiap Rumah Pangan Kita (RPK) yang beroperasi di pasar pencatatan SP2KP.
Kebijakan tersebut disampaikan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, menyusul dugaan penyalahgunaan beras SPHP. Bulog juga mengevaluasi mekanisme distribusi untuk memastikan penyaluran beras pemerintah sesuai ketentuan.
“Secara umum, Bulog hanya memberikan alokasi dua ton per minggu untuk satu RPK di pasar,” kata Mara, Minggu (1/11/2026).
Selain membatasi alokasi, Bulog membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas tersebut bertugas memperketat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra, serta mencegah penyimpangan dalam penyaluran beras SPHP.
Bulog juga menegaskan sanksi terhadap mitra yang menjual beras SPHP di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan melalui pemantauan rutin dan inspeksi mendadak.
“RPK atau mitra binaan yang menjual di atas HET langsung kita coret atau tutup. Mereka tidak bisa lagi melakukan transaksi maupun bekerja sama dengan Bulog,” tegas Mara.
Pengetatan pengawasan tersebut berlangsung setelah Polda NTB mengungkap dugaan penyalahgunaan beras subsidi SPHP melalui praktik pengemasan ulang. Dalam pengungkapan pada 29 Oktober 2026, polisi menemukan beras SPHP kemasan lima kilogram yang dikemas kembali menggunakan karung polos berukuran 25 dan 50 kilogram untuk dijual.
Polda NTB mengungkap dua kasus di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dalam kasus di Lombok Barat, beras subsidi diduga dicampur dengan beras hasil penggilingan padi sebelum dikemas ulang. Sementara itu, dalam kasus di Lombok Tengah, beras SPHP diduga dikemas kembali dalam karung 25 kilogram untuk diperdagangkan ke Bali.