Sengketa Tanah Adat Cek Bocek dan AMNT, Kajian Pemkab Sumbawa Diserahkan ke Komnas HAM
SUMBAWA, NARASIMEDIA.NET – Sengketa antara komunitas Cek Bocek Selesek Suri Reen (CBSR) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki tahapan baru setelah Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyerahkan laporan akhir kajian keberadaan masyarakat adat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Laporan hasil penelitian yang melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tersebut diserahkan di kantor Komnas HAM, Jakarta, pada 15 Januari 2026. Penyerahan dilakukan sebagai tindak lanjut kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi Komnas HAM pada 26 Juli 2023 terkait sengketa lahan dan dugaan perusakan situs adat antara komunitas CBSR dan PT AMNT.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo, sebelumnya menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk menelaah keberadaan masyarakat adat dengan melibatkan akademisi atau pihak yang kredibel dan netral. Hasil kajian kemudian diserahkan kepada Komnas HAM untuk proses lebih lanjut.
Pada 8 Oktober 2026, hasil penelitian BRIN kembali menjadi pembahasan dalam kegiatan diseminasi di Auditorium Universitas Samawa, Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot meminta hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan daerah, termasuk menyikapi klaim masyarakat hukum adat oleh komunitas CBSR.
“Adat perlu dikaji secara ilmiah, bukan berdasarkan anggapan atau asumsi, atau cerita-cerita dongeng. Agar bisa kita jadikan pijakan untuk membuat kebijakan,” kata Jarot 9/10/2026.
Berdasarkan ringkasan eksekutif penelitian, tim BRIN menyimpulkan bahwa CBSR belum memenuhi kriteria yuridis sebagai masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan kajian. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup sejarah, antropologi, arkeologi, linguistik, pemetaan geografis, dan hukum.
Kajian itu turut menelaah klaim wilayah sekitar 28.975 hektare, tuntutan kompensasi lebih dari Rp7 triliun, serta narasi sejarah Kedatuan Awan Mas Kuning. Menurut tim peneliti, bukti yang dikaji belum cukup untuk menunjukkan kesinambungan historis dan pemenuhan unsur masyarakat hukum adat sebagaimana dipersyaratkan dalam kerangka hukum penelitian.
Hasil penelitian juga merekomendasikan peninjauan kembali Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 yang berkaitan dengan penetapan wilayah adat. Dalam laporan tersebut, peraturan desa itu dinilai tidak dapat dijadikan dasar penetapan wilayah adat karena dianggap melampaui kewenangan administratif desa dan tidak memenuhi prosedur verifikasi yang dipersyaratkan.
Di sisi lain, kajian BRIN mengakui CBSR sebagai komunitas sosial-politik yang nyata. Kesimpulan bahwa komunitas tersebut belum memenuhi kriteria yuridis sebagai masyarakat hukum adat dalam kajian tersebut tidak menghapus hak dasar anggotanya sebagai warga negara yang dilindungi hukum.
Persoalan CBSR dan PT AMNT sebelumnya menjadi bagian dari proses mediasi Komnas HAM pada Juli 2023. Penyerahan laporan kajian kepada lembaga tersebut menjadi salah satu tahapan dalam rangkaian penanganan sengketa yang berlangsung di Kabupaten Sumbawa.
Hasil penelitian BRIN kini menjadi salah satu dokumen yang berkaitan dengan pembahasan mengenai keberadaan masyarakat adat CBSR. Sementara itu, penetapan status hukum masyarakat adat dan penyelesaian sengketa tetap perlu dibedakan dari kesimpulan penelitian ilmiah.